Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Penyidikan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat masih terus dilakukan.
Terbaru, permintaan perlindungan terhadap istri Irjen. Pol. Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Menurut Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan sejak awal permohonan perlindungan diajukan.
Kejanggalan tersebut di antarannya ditemukannya dua laporan permohonan pengajuan perlindungan terhadap Putri Candrawathi.
Selain itu, istri eks Kavid Propam tersebut dinilai tidak koorperatif saat dilakukan asesmen terhadap dirinya.
Di sisi lain, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Putri Candrawathi bisa terpidana atas laporan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J.
Seperti diketahui, pada awalnya, Brigadir J dinyatakan tertembak oleh Bharada E atau Richard Eliezer pasca ketahuan akan melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.
Namun, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan tidak ditemukan unsur pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan Putri Candrawathi.
Selain itu, Ferdy Sambo juga mengakui telah mengarang skenario penembakan Brigadir J menjadi pelecehan seksual.
Alhasil penyidik menghentikan kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan Putri Candrawathi dan fokus pada kasus pembunuhan Brigadir J.
Dilansir dari pikiranrakyat.com dalam artikel "Putri Candrawathi Terancam 1 Tahun Penjara jika Terbukti Lakukan Ini di Kasus Pembunuhan Brigadir J", Fickar menilai laporan Putri Candrawati bisa menjadi proses pidana karena telah melaporkan berita bohong.
Apabila terbukti, kata Fickar, istri Ferdy Sambo tersebut dapat terjerat 2 pasal yakni Pasal 220 yang di dalamnya tercantum mengenai Laporan Palsu dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.
Selain itu, Pasal 221 secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan bukti agar tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penegakan hukum.
Maka dari itu, dia dapat diancam pidana paling lama 9 bulan penjara.***(Mitha Paradilla Rayadi/Pikiran Rakyat)
