Network
Skema ini diperuntukan ke pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara nantinya akan dibuatkan skema Burekol atau pembukaan rekening kolektif (Burekol).
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait pencarian bagi pekerja pemilik Bank BCA atau Bank Swasta, apakah skemanya tetap sama atau berbeda? Anda bisa cek informasi selengkapnya melalui laman media sosial Kemnaker RI atau langsung kunjungi laman website bsu.kemnaker.go.id.
Bagi para pekerja atau buruh disarankan untuk mengecek status pencairan BSU 2022 secara berkala, termasuk karyawan pemilik rekening BCA dan Bank Swasta.
Berikut cara mengetahui perkembangan status penyaluran BSU dapat dilakukan dengan mengunjungi bsu.kemnaker.go.id, yakni:
1. Buka situs bsu.kemnaker.go.id
2. Daftar akun jika pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran.
3. Lengkapi pendaftaran akun.
4. Selanjutnya, aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan.
5. Berikutnya, Log in ke dalam akun yang didaftarkan
6. Lengkapi profil, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri.
7. Cek pemberitahuan. Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya "Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022".
Namun, tidak semua pekerja berhak memperoleh bantuan BSU atau BLT Subsidi Gaji 2022.
Apabila tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kemnaker RI, dapat dipastikan pekerja atau buruh tidak bisa mendapatkan bantuan BSU. Ada beberapa kriteria pekerja yang memang tidak diberi bantuan BSU.
Jika menilik penyaluran BSU pada Tahun lalu. Berikut kriteria pekerja atau buruh yang dipastikan tidak dapat BSU atau BLT subsidi gaji ketenagakerjaan 2022, di antaranya:
• Bukan Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
• Pekerja tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu peserta sampai Juni 2021
• Pekerja tidak memiliki gaji paling banyak 3,5 juta rupiah.
• Pekerja tidak berada di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota yang lebih dari 3,5 juta rupiah, sehingga tidak bisa ke upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
• Pekerja tidak bekerja di sektor usaha industri barang konsumsi.
• Pekerja tidak bekerja di sektor usaha transportasi.
• Pekerja tidak bekerja di sektor aneka industri.
• Pekerja tidak bekerja di sektor properti dan real estate.
• Pekerja tidak bekerja di sektor perdagangan dan jasa.
• Pekerja yang bekerja di sektor Jasa Pendidikan.
• Pekerja yang bekerja di sektor Jasa Kesehatan.
