Network
SEPUTAR LAMPUNG - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo meminta agar skema pengelolaan perhutanan sosial dapat didanai oleh kredit usaha rakyat (KUR).
Dia menilai, program perhutanan sosial tidak selesai dengan pemberian izin hak pengelolaan hutan, namun perlu didukung dengan akses permodalan agar para kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dapat mandiri dan mengelola lahan tersebut dengan baik.
Tak hanya itu, dia juga menghimbau kepada pemerintah daerah agar para KUPS tersebut diberikan pendampingan, baik dari sisi manajemen maupun teknologinya.
Baca Juga: Membanggakan, ITERA Operasikan Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar di Indonesia
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar program perhutanan sosial dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan ke depan.
“Saya kira kalau cara-cara ini dilakukan, kita akan bisa memetik keuntungannya ke depan," kata Jokowi seperti yang dikutip dari keterangan resminya, baru-baru ini.
Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah pusat hingga daerah melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi.
Baca Juga: Emak-emak Harus Paham! Ini 6 Trik Jitu Biar Hemat Gas LPG, Uang Belanja Bisa Buat Beli Skincare
"Sehingga program perhutanan sosial ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan pada pemerataan ekonomi, tanpa mengganggu fungsi hutan dan ekosistemnya,” lanjutnya.
