Serangan Fajar Marak saat Pemilu, Ini Hukum Politik Uang dalam Islam Menurut MUI

Baca Juga: PENTING! Sebelum Nyoblos di TPS 14 Februari 2024, Baca Doa Ini agar Dapat Pemimpin yang Baik bagi Indonesia

Guru Besar Ilmu Fiqih Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini menyampaikan, MUI juga telah menetapkan fatwa tentang Hukum Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas proses pencalonan para pejabat publik.

Berikut isi ketetapan fatwa MUI tersebut:

1. Suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap segala proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenanganya, maka hukumnya haram, karena masuk kategori risywah (suap) atau pembuka jalan risywah.
2. Meminta imbalan pada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih sebagai caleg, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan/atau jabatan publik lainnya, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya adalah haram.
3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai caleg, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publi lainnya, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya adalah haram.
4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan suatu jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum.

Baca Juga: Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1445 H pada 11 Maret 2024, Kapan Puasa Dimulai Versi Pemerintah?

Itulah hukum serangan fajar yang kerap muncul saat Pemilu menurut MUI.***