Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Menteri Koodinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan statment yang cukup mengejutkan.
Pasalnya, dia meminta agar Firli Bahuri dan kawan-kawan, yakni orang-orang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk tidak terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.
Mantan petinggi TNI AD itu menilai tindakan OTT yang sering dilakukan oleh KPK terhadap terduga pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) membuat citra Indonesia di mata dunia menjadi jelek.
Hal itu disampaikan Luhut pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, di Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 20 Desember 2022.
"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi. OTT itu tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.
Bahkan pria berusia 75 tahun ini tak segan menyampaikan bahwa KPK perlu untuk melihat siapa yang akan ditangkap.
Dia juga mengibaratkan jika ingin 'bersih-bersih' atau mengakhir langkah si maling rakyat, sebaiknya KPK melakukannya di Surga.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kau. Jadi KPK itu jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah," lanjutnya.
Dia menilai dibandingan dengan OTT, lebih baik KPK fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi.
Salah satunya dengan sistem digitalisasi yang harus dimaksimalkan.
"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga untuk negara ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.
Salah satu contohnya, Luhut mengatakan sudah ada 14 pelabuhan di tanah air yang terintegrasi digital dan ditargetkan tahun ini selesai.
"Jadi orang mau korupsi apa lagi kalau sudah masuk sistem. Kan uangnya masuk sistem. Sudah berapa ribu triliun. Efisiensi kita lakukan," ujarnya.
Dilansir dari pikiranrakyat.com dalam artikel "Luhut Pandjaitan Minta KPK Tidak Cepat OTT: Dikit-dikit Boleh, tapi Kalau Mau Bersih-Bersih di Surga Aja", berikut daftar pejabat negara yang kena OTT KPK sejak Januari 2022:
1. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kena OTT pada 1 Januari 2022
2. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, kena OTT 12 Januari 2022
Baca Juga: Apakah BPUM 2022 Jadi Cair di BRI atau BNI? Ini Kata Kemenkop UKM Soal BLT UMKM Rp600 Ribu
3. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, kena OTT 19 Januari 2022
4. Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono
5. Bupati Bogor Ade Yasin, kena OTT 27 April 2022
6. Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, ditangkap KPK Mei 2022
7. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, ditangkap KPK Juni 2022
8. Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, kena OTT 11 Agustus 2022
9. Hakim agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati, kena OTT 21 September 2022
10. Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, kena OTT 15 Desember 2022.***(Mitha Paradilla Rayadi/Pikiran Rakyat)
