Singgung UU TPKS, Puan Maharani Bahas Perlindungan terhadap Perempuan dengan Presiden Majelis Umum PBB

- 26 Mei 2022, 17:30 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid.
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid. /Dok DPR RI

SEPUTARLAMPUNG.COM - Sejumlah isu global, di antaranya perlindungan terhadap perempuan dibahas Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid. 

Pertemuan bilateral kedua tokoh tersebut dilakukan di sela-sela acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis, 26 Mei 2022.

Puan Maharani di awal pertemuan mengucapkan selamat datang kepada Abdulla Shahid ke Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-7.

Baca Juga: Berapa Harga HP Oppo Reno 7 5G Sekarang? Miliki Fitur Kamera Berkelas, Cek Harga Terbaru pada Mei 2022 di Sini

“Hal ini menunjukkan komitmen tinggi Yang Mulia terhadap isu pengurangan risiko bencana. Saya mendukung kepemimpinan bapak Abdulla Shahid pada Sidang Majelis Umum PBB yang membawa visi Presidency of Hope, yang ingin membawa harapan dan optimisme dunia keluar dari krisis,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menyampaikan harapannya agar Sidang Majelis Umum PBB di bawah kepemimpinan Abdulla Shahid dapat menjawab berbagai tantangan dunia yang sedang menghadapi krisis multidimensi. Puan merinci, mulai dari krisis terkait pandemi Covid-19, ekonomi dan inflasi, perubahan iklim, pangan, energi, dan ketegangan geopolitik.

“Saya berpandangan bahwa krisis global saat ini memerlukan respons global. Kita harus meningkatkan komitmen akan kerjasama internasional, multilateralisme untuk membangun respons global,” tuturnya.

Puan lantas menyinggung mengenai parlemen yang memiliki peran penting untuk memberi dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan berbagai kesepakatan internasional. Dukungan politik di dalam negeri itu, disebutnya, akan memperkuat legitimasi bagi komitmen internasional.

“Parlemen juga berperan dalam implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri melalui ratifikasi dan dukungan konstituen pada berbagai kesepakatan internasional,” ujar Puan.

Halaman:

Editor: Dzikri Abdi Setia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x