Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR disambut baik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Wanita pertama yang menjadi pemimpin DPR itu pun meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.
“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR, Jumat, 20 Mei 2022.
Baca Juga: Profil dan Biodata Pemeran Mbah Dok, Khodam yang Menjaga Nur dalam Film KKN di Desa Penari
Pemerintah dalam penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR dalam Rapat Paripurna hari ini mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5% terhadap PDB.
Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9%. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4%.
Puan pun mendukung kebijakan APBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global. Kebijakan APBN tahun depan juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
“DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” tutur Puan.
