Network
SEPUTAR LAMPUNG - Kabar mengenai pembatalan ibadah haji tahun ini menjadi perbincangan hangat masyarakat khususnya dalam tiga hari terakhir.
Beragam opini dan kabar pun semakin berkembang luas. Dari soal Indonesia tak mendapat kuota haji hingga dugaan dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan lain.
Perbincangan mengenai pembatalan ibadah haji tahun ini trending hampir di semua linimasa media sosial.
Kehebohan ini salah satunya bermula saat belum lama ini DPR RI memberikan informasi mengenai adanya 11 negara yang dizinkan pemerintah Arab Saudi untuk menggelar ibadah haji tahun ini.
Lebih lanjut, DPR RI pun menyebut jika Arab Saudi tidak memberikan kuota jemaah haji untuk Indonesia.
Namun, pernyataan dari DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad ini dibantah Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Indonesia.
Kedutaan Besar Arab Saudi langsung mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani untuk membantah pernyataan Sufmi Dasco Ahmad tersebut.
Selain itu, surat dari kedutaan Arab Saudi pun membantah pernyataan wakil ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily yang menyebut ada 11 negara telah memperoleh kuota haji.
Secara tegas, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi menyebut yang disampaikan DPR terkait kuota ibadah haji keliru.
Dia pun mengatakan hal tersebut bukanlah pernyataan resmi Arab Saudi.
Essam mengatakan informasi-informasi yang dikeluarkan lembaga DPR tersebut merupakan hal yang keliru.
"Dalam kaitan ini saya ingin memberitahukan kepada yang mulia bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi kerajaan Arab Saudi," kata Essam dalam keterangannya pada Jumat, 4 Juni 2021 sebagaimana dikutip dari Pikiran-rakyat.com.
Essam mengatakan, jika hingga saat ini otoritas yang berkompeten mengenai kuota ibadah haji di Arab Saudi, belum memberikan informasi terkait kuota haji.
Tekait hal tersebut, kata Essam bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk seluruh negara lain di dunia.
"Otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi -hingga saat ini- belum mengeluarkan instruksi apa pun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini," jelasnya.
Surat yang dikirim kedutaan besar Arab Saudi kata Essam merupakan bentuk klarifikasi dan penyampaian fakta terkait pelaksanaan Ibadah haji di Arab Saudi.
Dia pun meminta semua pihak di Indonesia melakukan komunikasi terkait pelaksaan ibadah haji.
Terlebih soal informasi kuota haji, kata dia sebaiknya melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya baik di Arab Saudi maupun di Indonesia agar mendapat informasi yang akurat.
"Saya berharap semoga yang Mulia senantiasa mendapat limpahan taufik dan kesuksesan dan kepada para anggota Dewan yang terhormat," jelasnya.
"Saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya," ujar dia.
Dalam sebuah kesempatan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapat kabar, Indonesia tidak mendapatkan kuota untuk jemaah haji pada tahun 2021 ini.
Jelas dia, alasan dari hal itu lantaran Indonesia menggunakan vaksin Covid-19 jenis Sinovac.
"Sementara kita tidak usah bahas itu dulu karena info terbaru yang kita dengar bahwa kita tidak dapat kuota haji," katanya.
"Ini jadi pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," kata Dasco pada di komplek DPR.
Minta Jokowi lobi langsung Raja Arab
Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid prihatin dengan tidak diberangkatkannya jemaah calon Haji Indonesia ke Arab Saudi.
Hidayat Nur Wahid menyayangkan keputusan Kementerian Agama soal pembatalan keberangkatan calon haji dari Indonesia tahun 2021.
Padahal pihak Arab Saudi sampai sekarang belum mengumumkan keputusan resmi untuk tidak memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Saudi malah pernah umumkan akan membuka haji tahun 2021 untuk calon haji dari luar Kerajaan.
Hidayat Nur Wahid mengatakan upaya pamungkas belum dilakukan yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara antara Presiden Jokowi yang langsung melobi Raja Salman bin Abdul Aziz, agar Arab Saudi memberikan kuota haji bagi jamaah Indonesia tahun ini.
“Ini penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia itu," kata dia, dikutip dari laman Fraksi.pks.id, Jumat, 4 Juni 2021.
"Hal tersebut (melobi) juga perlu dan mungkin dilakukan karena Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman, bahkan pernah datang langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi,” ujar Hidayat Nur Wahid.
Sementara pihak Kerajaan Saudi Arabia yang telah mengumumkan akan membuka haji tahun 2021 diantaranya untuk 45.000 calon haji dari luar Kerajaan.
"Dan sampai hari ini, Kerajaan Arab Saudi belum pernah membuat keputusan untuk tidak memberikan kuota bagi calon haji dari Indonesia, maupun dari negara lainnya," ucapnya.
Hidayat Nur Wahid juga menambahkan Arab Saudi belum mengundang negara mana pun untuk membahas dan menyepakati teknis penyelenggaraan haji 2021.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran-rakyat.com dengan judul "DPR Diduga Sebar Berita Bohong Soal Ibadah Haji, Dubes Arab Saudi Kirim Surat Berisi Fakta Sebenarnya ke Puan".
"Tapi kalau hanya dengan jumlah total 45.000 jemaah, tentunya akan lebih mudah dilaksanakan, dan tidak memerlukan persiapan yang panjang dan pembahasan yang rumit,” ujar Anggota Komisi VII DPR itu.
Sebelum pengumuman dari Kemenag kemarin, kata dia, peluang ini mestinya dimaksimalkan dengan keterlibatan presiden Jokowi.
Hidayat bahkan menyebutkan para calon haji kecewa bila Jokowi absen memperjuangkan peluang keberangkatan ke Tanah Suci.
"Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia," katanya.
Menurut HNW, apa pun hasil lobi tingkat kepala negara itu sudah dilakukan dan dikomunikasikan ke publik.***(Rizki Laelani/Pikiran Rakyat)
