SEPUTARLAMPUNG.COM - Inilah daftar 10 bantuan yang akan cair lagi di 2023, ada bansos BPNT Sembako, PIP, dan PKH, Tersalurkan ke penerima manfaat mulai kapan?
Tahun 2022 segera berakhir dan artinya pemerintah akan segera menyelesaikan penyaluran bansos atau bantuan sosial, mulai dari PKH, BPNT, BLT BBM, dan bantuan lainnya.
Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial atau bansos berupa PKH, BPNT, BLT BBM, diharapakan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, untuk masyarakat yang belum mendapatkan bansos di 2022, tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan menyalurkan kembali bansos di 2023.
Untuk kesejahteraan masyarakat Indoenesia, pemerintah masih masih terus menyalurkan bantuan sosial atau bansos dan bantuan tunai langsung atau BLT untuk masyarakat yang membutuhkan di 2023.
Bantuan sosial atau bansos yang akan akan kembali disalurkan pada 2023, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT Sembako.
Bansos PKH disalurkan ke penerima manfaat dalam beberapa tahap dan diharapkan akan dapat membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi di 2023.
Baca Juga: Top 8 SMP Terbaik di Kota Sukabumi Versi Nilai Rerata UN Kemdibud, Acuan Siswa SD Daftar PPDB 2023
Sasaran utama penerima bansos PKH 2023 adalah masyarakat menengah ke bawah dengan tingkat ekonomi kurang mampu dan layak mendapatkannya.
Untuk mendapatkan bansos PKH 2023, keluarga penerima manfaat atau KPM harus terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah tengah merancang anggaran yang akan digelontorkan untuk alokasi bantuan sosial atau bansos di 2023.
Dilansir dari kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 direncanakan sebesar Rp479,1 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan.
“Perlinsos tahun depan mencapai Rp479,1 triliun. Ini sedikit lebih bawah dibandingkan tahun ini yang Rp502,6. Namun sekali lagi, tahun ini kita punya PCPEN yang memberikan tambahan Rp182,9 triliun, termasuk untuk subsidi minyak goreng, tambahan bansos dan lain-lain pada saat kita menghadapi guncangan,” jelas Menteri Keuangan dalam acara konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 pada 16 Agustus 2022, seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id.
Menteri Keuangan juga menjelaskan sebagian anggaran perlinsos yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta kpm.
Selain itu, dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN.
Kemudian, Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa.
Hingga dialokasikan ke Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.
“Tahun depan kita semuanya adalah full perlinsos, Rp479,1 triliun. Jadi kita akan transformasi dari situasi 3 tahun di mana ada PCPEN, menjadi totally kembali kepada belanja-belanja KL regular,” jelasnya.
Sedangkan, untuk anggaran perlinsos melalui non K/L dialokasikan sebesar Rp311,8 triliun antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.
Berikut bantuan sosial dari pemerintah yang akan cair pada 2023 guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti dikutip lampungnesia.com dari berbagai sumber, yakni:
1. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
Bantuan BPNT masyarakat mendapat bantuan sebesar 200 ribu rupiah per bulan dalam bentuk saldo e-wallet dan disalurkan kepada 18,8 juta KPM
2. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan PKH di tahun 2023 ditargetkan diterima oleh 10 juta keluarga di seluruh Indonesia yang menjadi penerima manfaat.
3. PIP Kementerian Agama
Bantuan ini sama saja dengan PIP Dikdasmen Kemendikbud Ristek namun dikhususkan untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama seperti MI, MTS, dan MA
4. PIP Dikdasmen Kemendikbud Ristek
Bantuan Program Indonesia Pintar yang berasal dari Kementerian Pendidikan dialokasikan kepada 17,9 juta siswa penerima mulai SD sederajat gingga SMA sederajat.
Baca Juga: Profil 6 SMA Unggulan di Kota Depok Masuk TOP 1000 Sekolah Versi LTMPT 2022, Cek Skornya
5. KIS PBI
PBI JK merupakan bansos tidak berupa uang tunai, melainkan bantuan berupa iuran kesehatan. Bansos ini akan disalurkan oleh Kemensos kepada peserta BPJS Kesehatan dan dapat dimanfaatkan oleh PBI JK yang telah terdaftar sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu.
Adapun jumlah bantuan PBI JK sebesar Rp 42.000 per bulan. Penerima bisa melakukan cek bansos secara online melalui aplikasi Mobile JKN.
6. Program KIP Kuliah 2023
Informasi lengkap tentang KIP Kuliah 2023 bisa dilihat di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. KIP Kuliah dapat digunakan untuk program reguler (sarjana, D4, D3, dan D2) dan program profesi (dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners, apoteker dan guru).
7. Kartu Prakerja
Kartu Prakerja merupakan bansos pelatihan yang diberikan bagi para pencari kerja, pekerja ataupun buruh yang terkena PHK, serta pengusaha kecil yang terdampak Pandemi.
Untuk besaran Kartu Prakerja yakni Rp3,5 juta, terdiri dari Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan Rp150 ribu untuk insentif survei kebekerjaan setelah mengikuti pelatihan.
8. Penyaluran Subsidi Listrik
Saat ini, tarif keekonomian listrik adalah sekitar Rp1400-1500/kWh. Namun dengan adanya subsidi dari Pemerintah yang disalurkan melalui PT PLN, maka masyarakat yang menerima subsidi hanya perlu membayar sekitar Rp400-Rp600/kWh, tergantung jenis daya yang digunakan.
Baca Juga: Download Buku Dasar Dasar Teknik Geospasial Fase E Kelas 10 SMK Kurikulum Merdeka Tahun 2022
9. Subsidi LPG Tabung 3 Kg
Dilansir dari laman esdm.go.id, program konversi BBM ke LPG 3 kg dilakukan Pemerintah sejak 2007.
Program ini bertujuan untuk diversifikasi energi, efisiensi anggaran Pemerintah, mengurangi penyalahgunaan mitan bersubsidi dan menyediakan bahan bakar yang bersih, praktis dan efisien. Penyebaran konversi mitan ke LPG telah menjangkau 29 provinsi.
Tantangan pelaksanaan subsidi LPG 3 kg saat ini karena pendistribusiannya bersifat terbuka, sehingga semua lapisan masyarakat dapat membeli LPG 3 kg.
Di sisi lain, perbedaan harga LPG subsidi dan non subsidi yang mencolok, menyebabkan banyak masyarakat mampu bahkan juga restoran-restoran yang menggunakan LPG 3 kg.
10. Penyaluran subsidi bunga KUR
Dilansir dari laman setkab.go.id, melalui hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 22 Juli 2022 lalu diketahui bahwa target penyaluran KUR pada 2023 telah ditetapkan sebesar Rp470 triliun dan Rp585 triliun untuk 2024.
Namun penyesuaian juga akan dilakukan terhadap besaran plafon KUR tersebut dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang telah ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp40,94 triliun.
Baca Juga: Resep Membuat Siomay Ayam yang Praktis dan Mudah dengan Cita Rasa yang Gurih dan Kenyal
Pemerintah juga melakukan penyesuaian target tambahan yang terdiri dari target debitur baru KUR tahun 2023 sebanyak 1,7 juta debitur serta target debitur KUR graduasi 2023 sebanyak 2,3 juta debitur.
Dalam rapat ini juga dibahas usulan skema kredit khusus alsintan agar sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan penyaluran KUR pada sektor pertanian guna penguatan ketahanan pangan.
Usulan tersebut berupa penetapan suku bunga kredit alsintan sebesar 3 persen dan menurunkan down payment (DP) dari 30 persen menjadi 5 persen sampai 10 persen.
Itulah informasi penting bagi masyarakat Indoensia terkait 10 bantuan yang akan cair lagi di 2023, ada bansos PKH dan BPNT Sembako, kapan mulai disalurkan ke penerima manfaat?***