SEPUTAR LAMPUNG - Polemik seputar pembatalan haji 2021 terus bergulir hingga menyinggung soal perlunya mengaudit dana haji.
Wacana ini mencuat karena muncul dugaan dari sebagian masyarakat bahwa salah satu sebab pembatalan haji tahun ini disebabkan karena tak adanya dana haji karena digunakan untuk kepentingan lan.
Terhadap keresahan masyarakat soal ini, Menag Yaqut Cholil Qoumas serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebenarnya sudah menegaskan bahwa dana haji dipastikan aman.
Permintaan audit yang semakin meluas membuat Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid akhirnya turut angkat bicara.
Menurut Hidayat Nur Wahid (HNW), untuk menghilangkan fitnah pemerintah sebaiknya segera melakukan audit dana haji.
Lebih jauh, Wakil Ketua MPR meminta agar dana haji tersebut diaudit secara transparan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan dukungan BPKH dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Tuntutan unt audit dana haji makin meluas.Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dg dukungan BPKH&Kemenag," ujar Hidayat Nur Wahid dilansir Galamedia dari akun Twitter @hnurwahid pada Senin, 7 Juni 2021.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Berikut Rekomendasi 5 MTs Terbaik di Provinsi Lampung Berserta Alamat Lengkapnya
Seperti yang diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Konferensi Pers di Jakarta, pada Kamis 3 Juni 2021 menyampaikan bahwa demi keselamatan calon jemaah maka Indonesia kembali tidak memberangkatkan jemaah haji.
“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia, ” ujar Yaqut Cholil Choumas.
Sebelumnya Menteri PMK Muhadjir Effendy meluruskan kabar miring yang sempat beredar di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana haji.
Kabar miring tersebut berkaita dengan dana haji yang kabarnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Galamedia dengan judul "Permintaan Audit Dana Haji Kian Meluas, HNW: untuk Hilangkan Fitnah, Sebaiknya BPK Segera Audit Dana Haji!".
Lebih juah, Muhadjir Effendy menilai bahwa Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun.
Sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," terang Muhadjir Effendy.***(Sartika Rizki Fadilah/Galamedia)