Network
SEPUTAR LAMPUNG - Hukum ekonomi nampaknya berlaku di semua konteks, termasuk dalam hal mendapatkan vaksin yang saat ini menjadi salah satu ikhtiar utama banyak negara untuk mengakhiri pandemi Covid-19.
Sejumlah vaksin telah tersedia dan mulai diberikan kepada banyak orang, namun mereka yang lebih dulu mendapatkannya umumnya adalah negara-negara kaya.
Bagi negara kaya atau yang memiliki penghasilan tinggi, dengan mudah dapat mencukupi kebutuhan vaksin seluruh warga negaranya. Warga tak perlu membayar.
Baca Juga: PNS Siap-siap Cek Rekening, Presiden Jokowi Beri Tunjangan Baru dengan Jumlah Cukup Menggiurkan
Sebagian lagi, meski kadang harus berutang sana sini, ada juga yang bisa memulai vaksinasi untuk warga negaranya secara bergiliran. Yang berisiko tinggi diprioritaskan untuk divaksin terlebih dahulu.
Namun ada pula negara yang tidak jelas kapan dan bagaimana mereka bisa menyelenggarakan vaksinasi untuk warga negaranya.
Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebenarnya telah memikirkan masalah ini dan mengupayakan solusinya.
WHO menyatakan gelombang pertama vaksin Covid-19 melalui program COVAX untuk negara-negara miskin bakal didistribusikan pada kuartal pertama tahun ini.
Baca Juga: Bisa ke Luar Kota Tanpa Tes Covid Lagi, Begini Syarat dan Cara Membuat Sertifikat Sudah Vaksin
