Network
RUU ini pun akhirnya rampung di tengah pandemi, pada rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2020.
Dalam rapat itu, tujuh fraksi sepakat mendukung pengesahan RUU ini, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN. Dua fraksi yang menolak pengesahan, yakni Demokrat dan PKS, kalah suara, seperti dilansir KabarLumajang.com dari laman Jurnal Gaya.
Meskipun Presiden telah melakukan klarifikasi terkait UU Cipta kerja melalui siaran pers online, namun gelombang aksi penolakan UU ini masih belum surut.
Demo dari kalangan buruh, mahasiswa, bahkan ormas telah berlangsung sejak disahkannya UU tersebut.
Pemerintah sendiri telah menyarankan agar pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja agar melakukan judical Review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Sosok di Balik Detektif Conan, Aoyama Gosho yang Hanya Tidur 4 Jam dalam Sehari Demi Membuat Komik
2. UU Minerba
UU Kontroversial beritkutnya yakni UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang disahkan pada 12 Mei 2020 lalu, merupakan hasil revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Pembahasan 938 poin yang masuk ke dalam Daftar Inventaris Masalah pun terbilang kilat.
Sejak Panja RUU Minerba terbentuk pada 13 Februari, hanya butuh waktu tiga bulan bagi panja untuk menyelesaikan pembahasan.
