Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo meminta masyarakat untuk tetap membayar pajak di tengah seruan tidak membayar pajak yang diakibatkan kasus penganiayaan yang melibatkan anak eks pejabat pajak.
Seperti diketahui, akibat penganiayaan David, anak Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Anshor, yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo anak dari mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, kepercayaan publik terhadap DJP Kementerian Keuangan (Keuangan) menurut.
Apalagi, total kekayaan Rafael Alun yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp56 miliar disangsikan oleh masyarakat.
Sejak kasus ini mencuat ke publik, gaya hidup para pegawai pajak pun jadi sorotan. Bahkan banyak yang menilai bahwa para pegawai pajak hidup terlalu mewah.
Dirjen Pajak Suryo Utomo sendiri kena imbas karena bergabung dengan klub motor gede (MoGe) BlastingRijder DJP.
Buntutnya, banyak masyarakat yang menyuarakan untuk tidak membayar pajak.
"Membayar pajak adalah kewajiban berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya kita lakukan sebaik-baiknya," kata Suryo Utomo seperti dikutip dari Antara pada Kamis, 2 Maret 2023.
Oleh sebab itu, dia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu panas yang sedang beredar dan tetap patuh melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.
Sebab, menurut Suryo Utomo, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat akan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan negara, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Agar masyarakat tidak mencurigai adanya kecurangan atau tindak pidana korupsi mengenai kewajibanya membayar pajak, Suryo Utomo menyarankan agar langsung membayar pajak melalui sistem.
Sebab, pajak yang dibayarkan akam langsunn langsung masuk ke kas negara, bukan ke petugas pajak.
"Kalau melalui petugas pajak berarti ada kesalahan," tuturnya.
Selain membayar pajak, Suryo turut mengingatkan agar masyarakat tidak lupa untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara daring.
Di sisi lain, Ketua bidang Agama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur juga mengimbau agar masyarakat tidak melampiaskan kemarahan terhadap kasus dugaan penyelewengan oknum pegawai pajak dengan cara menolak membayar pajak ke negara.
"Kekecewaan dan kemarahan atas kasus kekerasan dan penyelewengan oknum pegawai pajak tidak boleh dilampiaskan dengan cara-cara yang salah. Misalnya, dengan tidak mau membayar pajak," katanya seperti dikutip dari PMJ News pada Kamis, 1 Maret 2023.
Selain itu, Gus Fahrur menilai prinsip yang baik bagi WNI yang beragama adalah wajib tunduk dan patuh terhadap aturan di negaranya yang berlaku.
Baginya, pajak erat kaitannya dengan kelangsungan hidup bangsa.
"Kita berkewajiban tunduk patuh kepada pemerintah. Negara ini lebih mahal dari sekadar urusan kemarahan terhadap orang per orang," tegasnya.
Adapun sebelumnya, mantan Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siroj mengingatkan pemerintah terkait fatwa tidak perlu membayar pajak pada saat kasus Gayus Tambunan, eks pegawai pajak yang korup, terkuak ke publik.
Baca Juga: Profil Raim Laode Musisi Pelantun Lagu Komang yang Senang Memberikan Beasiswa Pendidikan
Dia mengatakan jika kasus penyelewengan dana pajak terus berlanjut, bukan tidak mungkin fatwa yang pernah dikeluarkan Majelis Ulama NU akan kembali digaungkan.***
