Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk Kampung Antipolitik Uang.
Pembentukan Kampung Politik Anti Uang ini diharapkan bisa memnguatkan komitmen masyarakat untuk menolak segala praktik politik uang dalam pelaksaan pemilu.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi.
Puadi berhadap dengan adanya Kampung Politik Anti Uang, pada Pemilu 2024 masyarakat makin melek dan memiliki karakter kuat untuk menolak praktik politik uang dalam memilih anggota dewan, kepala daerah, hingga Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Dengan terbentuknya kampung antipolitik uang, diharapkan muncul kampung-kampung dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat serta memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang," ujar Puadi.
Seperti diketahui, praktik politik uang banyak terjadi pada masa kampanye bahkan pada hari 'H' dilaksanakannya pemilu.
Menurut Puadi, praktik politik uang merupakan musuh dalam pelaksanaan demokrasi yang baik.
Tak hanya itu, praktik politik uang juga berisiko bagi pembangunan masa depan suatu negara.
Oleh karena itu, Bawaslu secara konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang.
"Bawaslu berusaha menyentuh ruang hati masyarakat untuk menolak politik uang, setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga," tambah Puadi.
Salah satu contoh kampung antipolitik uang itu adalah Desa Gunungsari yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
Penyakit
Dilansir dari pikiranrakyat.com dalam artikel "Cegah Kecurangan Pemilu, Bawaslu Membentuk Kampung Antipolitik Uang", sebelumnya, saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu 17 Desember 2022, Presiden Joko Widodo meminta Bawaslu untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap penyelenggaraan pemilu.
Dalam sambutannya di acara tersebut, Jokowi mengakui politik uang menjadi "penyakit" setiap gelaran pesta demokrasi.
"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi, kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata dia.
Baca Juga: Hari Ini Terakhir! Segera Ambil BSU Rp600.000 di Kantor Pos sebelum Tutup di Jam Berikut
Presiden pun meminta Bawaslu menggencarkan pendidikan politik untuk menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.***(Huminca Sinaga/Pikiran Rakyat)
