Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang semakin dekat membuat pemerintah dan pihak-pihak yang terkait kian mematangkan persiapan.
Dari pihak eksekutif sendiri, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Presiden berharap Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan lancar dan tepat waktu.
“Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gosip gosip tertentu. “ kata Hendri Satrio, Kepala lembaga survei KedaiKOPI saat dihungi hari ini.
Baca Juga: Daftar Top 5 SMA Terbaik di Kota Cimahi Jawa Barat Versi LTMPT Terbaru, Didominasi oleh SMA Negeri
Tidak hanya pihak eksekutif, komitmen penyelenggaraan pemilu 2024 tepat waktu juga disampaikan legislatif. Ketua DPR-RI Puan Maharani menegaskan, "Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024," kata Puan beberapa waktu lalu.
Puan Maharani juga meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk segera diakhiri. Puan juga menekankan agar semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024.
“Saya rasa polemik terkait apakah (Pemilu 2024) ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan saat itu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Jokowi menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan," ujar Nyarwi.
Selain itu, pertemuan itu juga menjadi bantahan terkait isu pemilu yang beberapa saat lalu menjadi polemik seperti penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100%," sambungnya.
Nyarwi juga menggarisbawahi KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu yang baik. KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas.
"Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu, saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas," tandasnya.
Siapkan regulasi
Pakar pemasaran dan komunikasi politik dari UGM itu juga menyarankan agar KPU bersiap dengan segala kemungkinan yang muncul akibat waktu kampanye yang diperpendek menjadi 90 hari. Apalagi Pemilu 2024 digelar dengan melibatkan banyak kontestan dan berbagai pemilihan, dari DPRD hingga presiden.
KPU didorong untuk mempersiapkan diri dengan aturan dan regulasi yang memadai. KPU patut melihat kembali aturan yang sudah ada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Menerbitkan kalau itu belum ada, mereview dan merevisi kalau itu belum memadai, atau aturannya terlalu kompleks bisa dibuat lebih sederhana. Dengan ketentuan masih dalam batas kewenangan KPU," pungkasnya.***
