MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Pelarangan/Pewajiban Atribut Keagaaman di Sekolah

- 8 Mei 2021, 07:14 WIB
SKB 3 Menteri tentang pelarangan kewajiban memakai atribut agama di sekolah dibatalkan MA.
SKB 3 Menteri tentang pelarangan kewajiban memakai atribut agama di sekolah dibatalkan MA. /Pixabay.com/

SEPUTAR LAMPUNG - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga menteri terkait larangan pewajiban/pelarangan atribut keagamaan pada seragam sekolah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena dinilai bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Februari lalu.

 

Pokok isinya melarang pemerintah daerah dan instansi di bawahnya mengeluarkan peraturan maupun imbauan yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan atribut agama pada seragam sekolah negeri. Provinsi Aceh dikecualikan dari aturan tersebut.

Baca Juga: Aturan Larangan Mudik Juga Hantam Para Pedagang di Rest Area Tol, Tertolong yang Mudik Duluan

Baca Juga: Khutbah Idul Fitri 1442 H/2021 Singkat : Memaknai Syawal, Kembali Suci di Momen Hari Raya Idul Fiitri

Seperti tertuang dalam naskah putusan gugatan uji materi SKB dengan nomor perkara 17 P/HUM/2021, hakim yang menyidangkan gugatan uji materi terhadap SKB tersebut adalah Yulius, Sudaryono, dan Irfan Fachrudi. Sementara, gugatan dilayangkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat.

Salah satu aturan yang dilanggar SKB tersebut menurut hakim MA adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Seperti diketahui, pada Januari 2021 beredar video orang tua dari salah seorang siswi SMK Negeri 2 Padang memperotes aturan sekolah yang mewajibkan pelajar wanita mengenakan jilbab. Dia menolak anaknya mengenakan jilbab lantaran bukan muslim.

Namun tuduhan tersebut dibantah pihak SMK Negeri 2 Padang. Sekolah menyatakan hanya mewajibkan jilbab bagi siswi yang beragama Islam.

Baca Juga: Sisca Kohl Kembali Review Makanan Sultan, Kali Ini Melon Seharga Rp5 Juta, Netizen : Bisa Beli di Pasar

Baca Juga: Peneliti Belanda Latih Lebah untuk Mendeteksi Infeksi Covid-19

Peristiwa inilah yang mendasari tiga menteri mengeluarkan SKB. Nadiem Makarim mengatakan keputusan memakai seragam dan atribut agama seharusnya menjadi keputusan individu, baik bagi guru, siswa, dan orang tua sebagai individu. Hal ini pun membuat Nadiem bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Mendagri Tito Karnavian membuat SKB.

Nadiem memerintahkan semua sekolah negeri mencabut aturan terkait seragam dan atribut keagamaan maksimal 30 hari setelah SKB berlaku.

Kemendikbud juga mengancam akan menghentikan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya pada sekolah yang tidak mematuhi SKB tersebut.

Sementara gubernur yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, bupati atau wali kota akan disanksi gubernur. ***

Editor: Dzikri Abdi Setia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah