Network
SEPUTAR LAMPUNG - Proyeksi alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 naik 31,6 triliun dari rencana sebelumnya yaitu Rp372,3 triliun menjadi Rp403,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan alokasi anggaran PEN tersebut akan difokuskan untuk alokasi terhadap 6 bidang.
Keenam bidang tersebut adalah kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Baca Juga: Jelang Pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Bakal Dikawal Polisi dan Simpatisan Dibatasi
Bidang kesehatan akan mendapat alokasi dana adalah sebesar Rp25,4 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan SILPA Earmark 2020 sebesar Rp47,07 triliun yang dimanfaatkan pada tahun ini.
"Anggaran bidang kesehatan itu digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboraturium litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS keperluan bagi PBPU/BP," jelas Sri Mulyani seperti yang dikutip dari Antara, Selasa, 5 Januari 2021.
Selanjutnya, bidang perlindungan sosial memiliki alokasi dana sebesar Rp110,2 triliun dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako Rp200.000 per KPM, prakerja Rp10 triliun, dana desa, serta bantuan sosial (bansos) tunai bagi 10 juta KPM dengan nilai Rp200.000 per KPM selama enam bulan.
Bidang sektoral K/L dan pemerintah daerah (Pemda) akan dialokasikan dana sebesar Rp184,2 triliun yang difokuskan untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.
Bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, cadangan pembiayaan PEN.
Kemudian, dana tersebut juga dapat digunakan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti PT Hutama Karya, PT ITDC, PT Pelindo III, dan PT KIW, serta penjamian backstop loss limit.
Terakhir yaitu insentif usaha pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,26 triliun meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
Sementara itu, realisasi anggaran PEN pada 2020 hingga akhir 31 Desember 2020 mencapai 83,4% dari pagu anggaran senilai Rp695,2 triliun atau sebesar Rp579,78 triliun.
Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan sebanyak Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, dan sektoral K/L dan pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.
Baca Juga: Jack Ma Menghilang Dari Publik Usai Kritik Kebijakan Pemerintah China, Begini Kronologinya
Kemudian, UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun
"Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021," tegas Sri Mulyani.****
