Network
13. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Pengertian integrasi secara ...
a. Politik
b. Politis
c. Sosiologi
d. Antropologis
e. Ideologi
Jawaban: b
Baca Juga: Bansos Cair Maret 2023: BPNT, PKH, dan Bantuan Pangan, Cuma Tersalurkan ke NIK KTP Kriteria Ini
14. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, kecuali .....
a. Pendidikan kewarganegaraan
b. Pelatihan
c. Pelatihan dasar kemiliteran
d. Pengabdian sebagai prajurit
e. Pengabdian sesuai profesi
Jawaban: b
15. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara berdasarkan .....
a. Integrasi nasional
b. Bhineka tunggal ika
c. Bendera pusaka
d. Pancasila dan UUD 1945
e. Burung garuda
Jawaban: d
16. Peran pelajar dalam bela negara, kecuali .....
a. Pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia
b. Kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia
c. Mengikuti organisasi pramuka
d. Mengikuti patroli keamanan sekolah
e. Mengikuti paskibra
Jawaban: a
17. Sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak bermakna dinamakan .....
a. Individualisme
b. Westernisasi
c. Separatisme
d. Sosialisme
e. Hedonisme
Jawaban: a
Baca Juga: Inilah Daftar 30 Ide Menu Buka Puasa dan Sahur Ramadhan 2023, Masakan Sederhana Lezat dan Enak
18. Gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat dinamakan .....
a. Hedonisme
b. Individualis
c. Westernisasi
d. Konsumtif
e. Koreanisasi
Jawaban: c
19. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan adalah .....
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: e
20. Perhatikan data di bawah ini!
(1) Lembaga Swadaya Masyarakat
(2) Dewan Perwakilan Rakyat
(3) Dewan Perwakilan Daerah
(4) Komisi Pemberantasan Korupsi
(5) Presiden dan Wakil Presiden
(6) Mahkamah Konstitusi
