Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran Beasiswa S2 untuk ASN, Simak Informasi Selengkapnya

9 Desember 2022, 20:20 WIB
Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran Beasiswa S2 untuk ASN, Simak Informasi Selengkapnya /Kominfo

SEPUTARLAMPUNG.COM – Kementerian Kominfo saat ini telah membuka pendaftaran beasiswa S2 yang ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar program beasiswa S2 untuk ASN tersebut? Bagaimana alur dan jadwal pendaftarannya? Simak informasi selengkapnya.

Program beasiswa S2 yang dibuka oleh Kementerian Kominfo ini, ditujukan untuk ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk melanjutkan pendidikan program Magister Ilmu Hukum.

Baca Juga: 4 SMA Terbaik di Gianyar, Bali Berdasarkan Nilai UTBK 2022 LTMPT, SMAN 1 Gianyar Urutan Pertama, Ini Profilnya

Di mana Beasiswa S2 tersebut akan diberikan kepada penerima yang mengikuti program Magister Ilmu Hukum, yang dirancang khusus berbasis proyek untuk bidang Regulasi Digital dengan metode pembelajaran hybrid.

Beasiswa S2 Program Magister Ilmu Hukum ini, akan dikhususkan pada Regulasi Digital di Universitas Padjadjaran.

Dilansir tim Seputarlampung.com dari unggahan Instagram @kemenkominfo, berikut persyaratan pendaftar beasiswa S2 Program Magister Ilmu Hukum:

Baca Juga: Lowongan Kerja PT Arta Boga Cemerlang Terbaru, Cek Posisi, Kualifikasi dan Deskripsi Pekerjaan

  1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Masa kerja minimum 2 tahun (terhitung sejak menjadi CPNS).
  3. Belum memiliki gelar S2, dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain.
  4. Berusia maksimal 37 tahun pada saat mendaftarkan diri.
  5. Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimal pimpinan instansi setingkat Eselon II) di satuan kerja yang bersangkutan, untuk menjalani pendidikan.
  6. Persyaratan standar IPK minimal 3,00.
  7. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa Magister Ilmu Hukum yang dirancang khusus berbasis proyek untuk bidang Kekhususan Regulasi Digital adalah tugas dan fungsinya terkait penerapan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan, serta pemeriksaan/audit di bidang kebijakan dan hukum digital.

Baca Juga: Ini Cara Pekerja Dapatkan QR Code PosPay untuk Ambil Dana BSU Rp600 Ribu Sebelum 20 Desember

Adapun dokumen persyaratan yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

  1. SK CPNS.
  2. SK PNS.
  3. SK terbaru.
  4. Ijazah dan transkrip nilai S1.
  5. Surat izin/rekomendasi dari pimpinan (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) untuk melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana.
  6. Surat pernyataan dari pimpinan (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II, ditandatangani di atas materai 10.000) yang menyatakan bahwa calon penerima beasiswa akan ditempatkan pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang studi yang telah dijalani, sekembalinya ke satuan kerja asal apabila dinyatakan sebagai penerima beasiswa.
  7. Pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih. Bagi PNS dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ)/Surat Keputusan/Surat Tugas yang menyatakan, yang bersangkutan tugas dan fungsinya terkait dengan pembuatan kebijakan, dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing satuan kerja kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait diatas materai 10.000.
  8. Outline rencana tugas akhir maksimal 1 halaman (judul, latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan tugas akhir dengan topik yang sesuai dengan bidang hukum khususnya regulasi digital).

Baca Juga: Inilah 7 Sumber Air Siraman Kaesang Pangarep, dari Kraton Yogyakarta hingga Tanah Suci Makkah

Pendaftaran beasiswa dilakukan secara paralel ke Kementerian Kominfo dan Universitas Padjadjaran, dengan mengirimkan seluruh kelengkapan dokumen kepada tim Admin Beasiswa Sekretariat Badan Litbang SDM melalui email beasiswadn@kominfo.go.id.

Lalu melakukan pendaftaran secara daring pada laman Universitas Padjadjaran, melalui https://smup.unpad.ac.id/magister/.

Jadwal pendaftaran dan seleksi beasiswa program magister ini, adalah sebagai berikut:

  • Batas waktu pendaftaran ke admin beasiswa Kominfo: 11 Desember 2022.
  • Batas waktu pendaftaran SMUP: 12 Desember 2022.
  • Verifikasi dokumen: 12-15 Desember 2022.
  • Ujian/wawancara: 16 Desember 2022.
  • Pengumuman seleksi: 19 Desember 2022.

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pendaftar diharapkan untuk dapat tetap memantau perkembangannya pada website Universitas Padjadjaran.

Itulah informasi terkait beasiswa S2 Program Magister Ilmu Hukum yang dibuka oleh Kementerian Kominfo. Mulai dari persyaratan pendaftar, hingga alur pendaftaran dan seleksinya.***

 
Editor: Dzikri Abdi Setia

Tags

Terkini

Terpopuler