Network
Urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, didasari oleh aspek Ketenagakerjaan dan kondisi ekonomi saat ini dan kedepan.
1. Indonesia masih membutuhkan pencapaian kerja yang berkualitas, karena:
- Jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021.
- Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang.
- Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97 persen) bekerja pada kegiatan informal.
- Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.
Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Tiko Tolak Tawaran Kerja dengan Gaji Fantastis dari Pengusaha Jhon LBF
2. Pemerintah harus melakukan penguatan fundamental ekonomi nasional, untuk menjaga daya saing ekonomi nasional dengan mempertimbangkan:
- Kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi).
- Kondisi perekonomian dunia yang diproyeksikan akan memburuk pada tahun 2023.
- Tingkat ketidakpastian (uncertainties) yang tinggi pada dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik. Hal ini akan mendorong risiko pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi.
- Permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok (seperti makanan dan energi) serta kenaikan inflasi di beberapa negara maju (seperti Amerika dan Inggris).
Demikian informasi terkait penjelasan Kemnaker mengenai urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.***
