Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan.
Namun, menurut Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira hal tersebut bisa terwujud jika DPR dan pemerintah menambah alokasi perlindungan sosial.
Tekanan ekonomi diprediksi bakal jauh lebih kompleks pada tahun depan, misal adanya kenaikan tingkat suku bunga, sektor-sektor yang belum pulih akibat pandemi, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan tekanan seperti ini, pemerintah diminta bijak dalam mengelola anggaran.
“Dibanding fokus pada pembangunan IKN, lebih baik menambah anggaran perlindungan sosial. Apalagi indonesia ini salah satu negara di ASEAN yang anggaran perlindungan sosial terhadap PDB relatif kecil,” tutur Bhima.
Pemerintah pada tahun depan sumbangsih APBN untuk dana perlindungan sosial (Parlinsos) tahun depan maksimal sebesar Rp349 triliun. Angka itu turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp427,5 triliun.
“Tentunya melihat dari inflasi makro RAPBN 2023 inflasi masih berkisar 4%, tentunya tahun depan masih ada tekanan stabilitas harga pangan dan energi. juga asumsi minyak mentah 80-100 dollar per barrel artinya masih ada resiko tekanan daya beli bagi masyarakat menengah bawah, dan ini harusnya ini direspon dengan penambahan dari anggaran perlindungan sosial,” Kata Bhima, Jumat, 20 Mei 2022.
Sebelumnya, Puan Maharani menuturkan DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR, hari ini, Jumat, 20 Mei 2022.
