Network
SEPUTAR LAMPUNG – Kemerdekaan Republik Papua Barat telah dikumandangkan, 1 Desember 2020 oleh sekelompok orang yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
1 Desember pun menjadi hari peringatan UMLWP sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Bendera Bintang Kejora pun telah dikibarkan sebagai peringatan kemerdekaan. Dimana bendera ini merupakan bendera terlarang oleh pemerintah Indonesia.
Alasan dideklarasikan 1 Desember, sebab pada tanggal tersebut juga dikatakan sebagai deklarasi kemerdekaan Papua Barat atas penjajahan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1961.
Baca Juga: Pastikan Lolos Babak 16 Besar Liga Champions, Manchester City Pilih Fokus Ke Liga Premier
Tak hanya itu saja, ULMWP juga telah menyatakan diri sebagai pemerintahan masa depan, sebutan “government-in-waiting" atas wilayah Papua Barat.
Benny Wenda yang saat ini menetap di Inggris kini ditunjuk sebagai Presiden Interim (sementara) di Republik Papua Barat oleh ULMWP.
Penunjukan Benny Wenda sebagai penetapan adanya konstitusi baru dengan mengangkat pemimpin sementara dan pertama.
"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk 'government-in-waiting'," kata Benny Wenda dikutip dari The Guardian, Rabu, 2 Desember 2020.
Baca Juga: Didorong Sentimen Positif, Harga MiniGold Hari Ini Menguat, Rabu 2 Desember 2020
Benny Wenda menegaskan dirinya siap memimpin dan menjalankan pemerintahan di Papua Barat.
"Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujar Benny Wenda.
Deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia ini pun mendapatkan perhatian banyak pihak, baik di DPR maupun istana negara.
Baca Juga: Jadwal Liga Champions Matchday ke-5 Kamis Dini Hari, Manchester United Menjamu PSG
Seperti yang disampaikan Anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra Fadli Zon. Dia menilai pemerintah harus fokus kepada aksi separatis di Papua.
Fadli Zon pun menyinggung apa yang tengah terjadi sampai hari ini di Indonesia yang masih mengurusi Habib Rizieq Shihab (HRS).
"Pak Joko Widodo, Mahfud MD, Panglima TNI, dan Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?," ucap Fadli Zon, seperti dikutip dari akun Twitter @fadlizon, Rabu, 2 November 2020.
Sebelumnya juga Fadli Zon sudah mengingatkan pada tweetnya yang ditujukan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait kemungkinan adanya aksi separatis di Papua 1 Desember 2020.
"Biasanya pada 1 Desember ada peringatan (Organisasi Papua Merdeka) OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," kata Fadli Zon.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengutuk keras klaim kemerdekaan sepihak dan membentuk kepemimpinan sementara Benny Wenda di Papua Barat.
Baca Juga: Effendi Gazali Siapkan 2 PhD Dibidang Lobster Untuk Diskusi Lobster dengan Susi Pudjiastuti dan Tim
Politisi Golkar ini meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas atas klaim yang disampaikan ULMWP terkait deklarasi kemerdekaan pemerintahan sementara Papua Barat.
"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga dipandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis dikutip dari Antara, Rabu 2 Desember 2020.
Papua Barat menurutnya adalah bagian yang tak akan terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ujarnya.
Bahkan Aziz mengatakan bahwa Benny Wenda tidak paham Pancasila. Sebab, Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, dengan nilai-nilai Pancasila yang telah diakui di dunia Internasional.
Baca Juga: Jelang Laga Manchester United vs PSG, Thomas Tuchel Waspadai Rashford dan Cavani
“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," katanya.
Terpisah, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menegaskan pemerintah Indonesia terus berupaya memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Menurut Edy, kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik. Khususnya, angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.
Hal tersebut dijelaskannya beradasarkan berbagai indikator pada periode 2015-2019. Sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.
Baca Juga: Perlu Tahu, Ini 5 Kewajiban Anak Laki-laki Kepada Ibunya Setelah Menikah
Demikian juga untuk Indeks Pembangunan Manusia Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. Hal tersebut menurutnya sebagai bukti transformasi ekonomi berjalan dengan baik di Papua.
Demikian juga pada pembangunan jaringan jalan untuk memperbaiki konektivitas antar wilayah di Papua dan Papua Barat.
Dengan konektivitas yang sudah membaik saat ini, kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena masyarakat bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Baca Juga: Jangan Buang Kulit Pisang! Ternyata Baik untuk Kecantikan, Kesehatan, dan Bisa Menyuburkan Tanaman
Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi. "Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh," ujar Edy.
Demikian juga untuk tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua, dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.
Hanya saja yang masih terjadi saat ini, diakuinya, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif.
Penyebabnya adalah penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.
Baca Juga: Hendak Menyeberang ke Jawa, Truk Angkut 6 Kilogram Ganja Kecelakaan di Tol Lampung
Tetapi menurutnya, jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03 persen saat pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.
"Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik," ucap Edy.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat juga telah resmi beroperasi. KEK Sorong, kata Edy, difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.
"Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja," ujar Edy.***
