SEPUTAR LAMPUNG - Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kementerian yang sangat strategis dikaitkan dengan kekayaan laut Indonesia dan kesejahteraan para nelayan.
Sejak lama, banyak pihak berharap agar mereka yang menduduki posisi puncak di kementerian yang strategis ini bukanlah orang parpol.
Tujuan besarnya jelas, agar tak ada kepentingan yang tumpang tindih di dalamnya. Agar masyarakat khususnya nelayan benar-benar menjadi prioritas.
Maka, setelah kursi menteri kosong usai ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak pihak berharap penggantinya bukanlah orang parpol.
Baca Juga: Kenang Sikap Tegas Soekarno, Hidayat Nur Wahid Minta Jokowi Batalkan Calling Visa untuk Israel
Sebagaimana dikabarkan, Edy Prabowo kini ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan ke-6 rekannya oleh KPK dalam kasus penetapan izin ekspor benih lobster.
Terkait dengan kasus yang tengah terjadi ini, pakar ekonomi senior Emir Salim ikut buka suara.
Dalam sebuah unggahan di akun Twitter @emilsalim2010, ekonom senior itu menuturkan jika laut Indonesia itu luas dan kaya akan kehidupan, namun kondisi itu berbanding terbalik dengan nelayannya.
Emil Salim menuliskan jika nelayan di Indonesia masih banyak yang miskin dan kekurangan, ia mengharapkan ada peran pemerintah untuk mengatasinya.
Dibandingkan dengan mengekpor benih lobster atau benur ke negara tetangga, Emil Salim justru meminta pemerintah memberi pelatihan kepada nelayan.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran-rakyat.com dengan judul "Soal Pengganti Edhy Prabowo, Emil Salim: Bisakah Bapak Jokowi Angkat Tokoh Bukan dari Parpol?".
"Bisakah Pemerintah mendidik nelayan kita kembangkan benur jadi lobster yg tinggi harganya ketimbang ekspor benur ke Vietnam bikin makmur orang-orang partai negeri di atas derita kemiskinan rakyat nelayan?," tulisnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @emisalim2010 yang diunggah 25 November 2020.
Dalam unggahan yang berbeda, Emil alim juga turut mengikuti sejumlah diskusi yang ditayangkan di televisi terkait dengan Menteri KP dari berbagia sudut.
Namun, ia menyayangkan banyak hal yang luput dari pandangan terutama soal nelayan yang paling merasa kesulitan.
Emil menuturkan jika nelayan kekurangan nelayan ada pada hasil tangkap yang bergantung ada cuaca.
Baca Juga: Gerhana Bulan Penumbra Diprediksi Terjadi 30 November, Ini Lokasi Untuk Melihat di Lampung
Ia mengatakan dibutuhkan teknologi serta bimbingan dari negara untuk atasi ketertinggalan nelayan Indonesia dengan Vietnam.
Lebih lanjut, Emil menuliskan jika isi laut tropis kepulauan Indonesia adalah yang terkaya di dunia tetapi nelayannya miskin.
Maka dari itu ia memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat seseorang yang paham soal kelola laut bukan dari partai politik.
"Bisakah Bapak Presiden mengangkat tokoh yg faham kelola laut lestari ditopang hasil kerja nelayan kita yang trampil berkat dedikasi dan pimpinan Menteri KP baru yg bukan dari Parpol?," ujar Emil Salim dalam Twitternya.
Dengan kursi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong, pemerintah kemudian menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memegang peran sementara.
Hal tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Rabu 25 November 2020.
Masih belum diketahi siapa sosok yang akan menggantikan peran Edhy Prabowo di kursi Menteri Keluatan dan Perikanan, kembali lagi kepada hak prerogratif Presiden Joko Widodo dalam menentukan pilhan.***(Rahmi Nurfajriani/Pikiran Rakyat)