Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak.
Dari tujuh persen responden yang menolak, menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.
Ia menjabarkan bahwa saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin Covid-19. Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.
Sembari menunggu ketersediaan vaksin di tanah air, Oscar menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar vaksin Covid-19 terus dilakukan kepada masyarakat.
“Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: CATAT! Saldo Tabungan Melebihi Jumlah Ini Tidak Bisa Dapat BLT BPUM UMKM Rp2,4 Juta
Dari segi geografis, Provinsi Papua melaporkan tingkat penerimaan vaksin paling tinggi dengan 75 persen, kemudian diikuti Jawa dan Kalimantan.
Provinsi Aceh memiliki tingkat penerimaan terendah dengan 46 persen. Selain Aceh, daerah dengan penerimaan terendah terdapat di pulau Sumatera, Sulawesi dan Maluku.
Senada dengan Oscar Primadi, Ketua ITAGI Prof. DR. Sri Rezeki S Hadinegoro, dr., SpA (K) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menerima dengan baik pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan besar untuk segera mengakhiri pandemi.
“Masyarakat jelas bersedia divaksinasi untuk memutus rantai penularan namun pemerintah harus memastikan agar jumlah vaksin Covid-19 cukup dan aksesnya merata agar cakupan imunisasi yang tinggi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok,” kata Sri Rezeki.