Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung akan segera memanggil 44 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.
Di mana 44 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus itu akan diperiksa terkait dugaan adanya penggelembungan biaya perjalanan dinas pada 2021.
"Secepatnya akan kami panggil. Setelah acara HUT," kata Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra di Bandarlampung seperti dikutip dari Antara, pada Jumat, 21 Juli 2023.
Seperti diketahui, penyidik Kejati Lampung belum lama ini menemukan adanya dugaan penggelembungan biaya perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus pada 2021.
Penggelembuhgan dana atau mark up biaya perjalanan dinas tersebut dinilai 'dinaikkan' pada biaya penginapan terhadap empat pimpinan DPRD dan 44 anggota DPRD di berbagai hotel yang ada di Lampung dan luar Lampung.
Di antaranya adalah 6 hotel di Kota Bandarlampung, 2 hotel di Jakarta, dan 7 hotel di Sumatera Selatan.
"Ada komponen biaya penginapan APBD dan belanja dinas rapat untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebesar Rp14 miliar, sudah terealisasi sebesar Rp12 miliar," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Hutamrin.
Lebih lanjut, dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya 3 modus yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut.
Di antaranya penggelembungan biaya kamar hotel di daerah yang telah memiliki tagihan dan dilampirkan di SPJ (Surat Perjalanan Dinas).
Namun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga kamar sebenarnya yang dipatok oleh hotel tersebut.
Kemudian, didapati juga tagihan hotel fiktif di SPJ. Hal itu diketahui, sebab setelah dikonfirmasi dengan pihak hotel, nama tamu yang dilampirkan diketahui tidak pernah menginap di sana.
Ketiga, berdasarkan catatan ditemukan adanya anggota DPRD yang menginap dua orang untuk satu kamar, namun dibuat di SPJ masing-masing satu orang.
Baca Juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 7 SMP Halaman 118 119 120 Soal Pilihan Ganda Bab 5 Kurikulum Merdeka Belajar
Menurut Hutamrin, mark up tersebut dibantu oleh travel atas perintah oknum anggota dewan tersebut.
"Indikasi kerugian negara saat ini sebesar Rp7 miliar, tapi nanti secara riil akan dihitung melalui audit untuk mengetahui berapa nilai sebenarnya," tandasnya.***
