Network
SEPUTAR LAMPUNG - Usai disahkan dua hari lalu, UU Cipta Kerja terus menggelinding mengobarkan banyak protes masyarakat dari berbagai kalangan.
Meski diklaim oleh sejumlah pejabat bahwa UU ini ditujukan untuk melindungi pekerja, namun banyak pihak merasa sejumlah poin dalam UU tersebut mengebiri banyak hak pekerja dan lebih membela kepentingan pengusaha, investor dan bahkan tenaga kerja asing (TKA).
Di tengah kesusahan masyarakat berjibaku dengan pandemi, hadirnya UU Cipta Kerja ini lebih dirasa menambah masalah dibanding mengurangi beban masyarakat.
Protes terus bergulir, bahkan oleh kalangan masyarakat yang selama ini terkesan tidak terlalu peduli terhadap urusan serius negara. Dari kalangan K-Popers misalnya.
Baca Juga: Mata Najwa Malam Ini, Membedah Ada Apa di Balik Gerak Cepat DPR Mengesahkan UU Cipta Kerja?
UU Cipta Kerja membuat mereka bersuara. Rasa nasionalisme mereka terusik. Belum lagi dari kalangan mhasiswa dan pekerja sendiri yang tentu saja merasa sangat berkepentingan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Saat situasi semakin tidak menentu seperti sekarang, banyak kalangan menilai, kunci penting kini ada di Jokowi selaku presiden.
Sebagaimana diberitakan oleh Fix Indonesia dalam artikel "Aksi Buruh dimana-mana Tunggu Respon Presiden, Kunci Terakhir Cabut UU Cipta Kerja ada di Presiden", politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menuturkan, kunci terakhir yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja saat ini berada di tangan Presiden Jokowi, jika memang mendengar masukan dan desakan-desakan dari serikat pekerja.
Kredibilitas Presiden Joko Widodo di mata masyarakat kembali dipertaruhkan dalam pro kontra UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Senin 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Miliki Bau yang Menyengat, Tanaman Kenikir atau Bunga Tahi Ayam Ternyata Kaya Khasiat dan Cantik
