Network
SEPUTARLAMPUNG.COM – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Keputusan pemadanan NIK KTP dengan NPWP ini adalah sebagai upaya untuk mempermudah proses administrasi perpajakan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, NIK KTP akan dijadikan sebagai NPWP yang mulai berlaku 1 Januari 2024.
Kendati demikian, batas waktu pemadanan NIK KTP dengan NPWP diundur hingga 1 Juni 2024. Tujuannya untuk memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat dalam melakukan pemadanan.
Adapun yang wajib memiliki NPWP ini adalah golongan masyarakat yang masuk kategori wajib pajak (WP)
Bagaimana jika para wajib pajak tidak melakukan pemadanan NIK KTP miliknya dengan NPWP?
Kemungkinan para wajib pajak akan mengalami kesulitan saat mengakses pelayanan perpajakan, karena data yang tidak padan tadi.
