Network
SEPUTARLAMPUNG.COM – Mengapa Anda tak pernah bisa lolos dapat bantuan sosial (bansos)? Ternyata inilah ciri-ciri data KTP (kartu kependudukan) yang dihapus langsung dari daftar penerima bantuan Pemerintah.
Salah satu syarat wajib bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan dana bansos atau bantuan dari Pemerintah adalah memiliki data KTP valid dan aktif.
Adapun bansos yang kini masih diberikan oleh Pemerintah berdasarkan data kependudukan (KTP) adalah seperti PKH, BLT BBM, BPNT, hingga BPUM.
Dilansir Seputarlampung.com dari laman dinsos.jogjaprov.go.id, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan Pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Toyota Bakal Rilis Mobil Baru pada 21 November 2022, Apakah Innova Zenix? Ini Bocoran Spesifikasinya
Sebagaimana diketahui, DTKS berbasis data kependudukan. Jadi jelas, bahwa untuk dapat menerima bansos dari Pemerintah, NIK KTP harus terdaftar di DTKS.
Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam DTKS, atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai KPM bansos.
Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI.
Lantas apa yang membuat data KTP atau kependudukan seseorang dihapus dari daftar penerima bansos?
