Network
Lebih lanjut, disampaikan oleh Fuad Nasar bahwa warga masyarakat, organisasi keagamaan dan instansi pemerintah seperti Kemenag, dalam hal ini KUA, Sekolah atau Madrasah bahkan Pondok Pesantren perlu mengembangkan sistem mitigasi yang menyangkut penyelamatan arsip, mengingat tingginya potensi banjir, gempa, dan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.
“Saya pernah mendapat laporan musnahnya arsip akta ikrar wakaf di KUA yang berada di wilayah rawan banjir, sedangkan dokumen tersebut dibutuhkan dalam pensertifikatan tanah wakaf maupun dalam penanganan sengketa wakaf,” tuturnya menerangkan.
“Kita juga patut prihatin kalau koleksi kitab/buku dan manuskrip tidak terselamatkan dan disia-siakan setelah kena banjir dan sebagainya,” ujar Fuad Nazar menambahkan.
Fuad Nazar menuturkan bahwa kerugian sejarah dan sumber literatur keilmuan, sampai kapan pun tidak bisa diganti.
Baca Juga: Bunda Catat! Air Panas Bermanfaat Sehatkan Tanaman Hias Lho, Segera Praktekkan!
"Saya terenyuh suatu ketika mengunjungi Perpustakaan dan Museum Yayasan Prof. A. Hasjmy di Banda Aceh, setelah pemulihan pascabencana gempa dan tsunami Aceh,” katanya.
“Saya membayangkan bagaimana dengan koleksi pribadi ulama dan milik warga yang tidak diurus oleh instansi pemerintah, siapa yang peduli,” kata Fuad Nazar menambahkan.
Di samping itu, Fuad Nazar juga menilai bahwa penyelamatan dan konservasi aset sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan dokumen negara tidak dapat dipisahkan dari mitigasi dan penanggulangan banjir dan gempa.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran-rakyat.com dengan judul "Banyak Wilayah Indonesia Rawan Banjir dan Gempa, Kemenag Bakal Digitalisasi Arsip KUA".
"Ini yang perlu kita masifkan ke depan dalam konteks layanan KUA, meski di sebagian KUA sudah dilakukan agar arsip layanan bisa segera didigitalisasi,” katanya.***(Irwan Suherman/Pikiran Rakyat)
