SEPUTAR LAMPUNG - Hampir setahun lamanya kita mencoba berdamai dengan virus corona. Bahu membahu agar bisa bertahan dalam pandemi.
Keseriusan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 terlihat antara lain dengan dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
Komite ini mengusung lima tema: Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh dan Beli Produk Indonesia.
Dengan adanya komite khusus tersebut diharapkan upaya penanganan Covid-19 bisa lebih fokus dan terarah. Sinergi antar lembaga juga penting agar pelaksanaan program bisa terakselerasi seperti Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.
Baca Juga: Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Kini Juga Positif Covid-19
Peran konkrit pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampaknya antara lain diwujudkan dalam berbagai program bantuan untuk masyarakat. Program bantuan dirancang sedemikian rupa agar bisa menyisir sebanyak mungkin masyarakat yang terdampak.
Berbagai bantuan mulai dari Kartu Prakerja, bantuan subsidi upah, hingga bantuan UMKM yang menyisir masyarakat miskin dan rentan miskin, pelaku usaha yang kolaps, pekerja yang dirumahkan, pencari kerja yang tak bisa mendapatkan pekerjaan dan masih banyak lagi.
Tak hanya berupa bantuan tunai dan non tunai berupa sembako, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kuota internet dan listrik gratis akan beban masyarakat di masa pandemi semakin berkurang.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Lampung Terus Bertambah, Pemerintah Beri Jatah Hampir 5 Juta Dosis Vaksin
Dengan adanya berbagai bantuan tersebut, pemerintah berharap dapat meringankan beban dan memberi dorongan semangat agar masyarakat bisa bertahan dan optimis untuk keluar dari keterpurukan karena pandemi.
Di pengujung tahun ini, sebagian program telah tuntas diselenggarakan. Sebagian mulai memasuki tahap akhir. Dan pemerintah berkomitmen akan melanjutkan sejumlah program penting di tahun selanjutnya mengingat pandemi belum berakhir.
Pengurangan bantuan pemerintah di tahun 2021 mungkin memupuskan sebagian harapan masyarakat. Namun pemerintah memiliki prioritas lain yang tak kalah penting yakni menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 sebagai sebuah langkah penting untuk melindungi masyarakat dari paparan virus corona.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Sendiri, Begini Cara Dapatkan Vaksin Covid-19 Berbayar
Vaksin menjadi setitik harapan pandemi akan segera berlalu sehingga masyarakat bisa kembali menjalankan kehidupan dalam kenormalan baru.
Masyarakat yang sehat menjadi kunci penting untuk kembali membangkitkan dan melejitkan ekonomi bangsa.
Untuk merealisasikan vaksinasi yang aman dan efektif bagi masyarakat, pemerintah mengupayakan melalui dua jalur sekaligus. Yakni dengan memakai vaksin buatan luar negeri dan juga vaksin buatan sendiri.
Sebagian dari kebutuhan vaksin masyarakat ditanggung oleh pemerintah, terutama untuk kelompok masyarakat yang paling berisiko dan berada dalam tanggungan pemerintah.
Baca Juga: Diklaim Efisien dan Terjangkau untuk Negara Berkembang, Harga Vaksin AstraZeneca Hanya Rp35.000
Adapun untuk masyarakat ekonomi mampu, pemerintah meminta kerjasamanya untuk membeli vaksin secara mandiri.
Terkait dengan keamanan dan aspek kehalalan vaksin Covid-19 yang akan digunakan, pemerintah mengupayakan usaha terbaik di antaranya dengan menyelenggarakan uji klinis calon vaksin Covid-19 di Indonesia.
Ini ditujukan agar vaksin yang akan diberikan nanti telah teruji dan sesuai dengan jenis dan karakteristik virus corona yang ada di Indonesia.
Mengenai kehalalannya, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah terlibat sejak awal bahkan sampai meninjau langsung pabrik pembuatan vaksin di negara asalnya, China.
Baca Juga: Tepis Keraguan Masyarakat, Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19
Terkait dengan status halal vaksin Covid-19 yang akan segera beredar, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta MUI segera menyiapkan fatwa halal sebelum vaksin disuntikkan ke masyarakat.
"Dalam kaitan ini saya menyampaikan apresiasi kepada MUI yang sejak tahap awal telah aktif bersama instansi terkait untuk melakukan proses audit tentang kehalalan vaksin COVID-19. Saya juga telah meminta agar ketetapan atau fatwa MUI tentang kehalalan atau kebolehan untuk menggunakan vaksin COVID-19 dapat terbit sebelum vaksin diedarkan, sebelum dilakukan vaksinasi," kata Ma'ruf pada acara penutupan Munas ke-10 MUI melalui siaran YouTube Wakil Presiden RI, Jumat 27 November 2020.
Vaksinasi massal yang direncanakan pada awal tahun 2021 juga disambut dengan sejumlah persiapan yang masif di daerah sebagai ujung tombak pemerintah dalam vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Kehalalan Vaksin Covid-19 Dipertanyakan, MUI Terbang ke China untuk Memastikan
Kuota di sejumlah daerah telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus masing-masing.
Meski penggunaan vaksin sudah tak lama lagi, masyarakat terus diingatkan agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di semua kegiatan.
Masyarakat juga diminta untuk tetap optimis bahwa pandemi akan segera berakhir. Masyarakat diharap untuk tetap semangat dan tetap produktif berkarya dan bekerja selama pandemi, siap divaksin saat vaksin siap karena dengan divaksin kita melindungi diri dan melindungi negeri. Ini semua adalah usaha kita untuk mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit.***