SEPUTAR LAMPUNG - Kudeta militer yang terjadi di Myanmar menjadi sorotan dunia internasional. Junta milier pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing menjadi pelaku aksi ini.
Setelah sebelumnya menculik Aung San Suu Kyi beserta beberapa pimpinan tertinggi negara tersebut, Min menyatakan darurat nasional selama satu tahun di Myanmar.
Internet dan jaringan komunikasi terputus yang menyebabkan akses informasi terhambat, seperti dialami Myanmar TV (MRTV) yang menyebutkan dalam akun Facebooknya mereka belum dapat menyiarkan secara teratur karena masalah komunikasi.
Baca Juga: Siap-Siap! Akhir Februari Ini Anggota TNI-Polri Bakal Divaksinasi Covid-19
Tak hanya itu, Min pun menyebar Tatmadaw alias tentara Myanmar ke seluruh negeri, siaga penuh menenteng senjata laras panjang dan kendaraan lapis baja berjaga di titik-titik vital Yangon, mencekam.
Partai Aung San Suu Kyi, Nasional untuk Demokrasi (NLD) juga dibungkam militer, elite politik NLD diberangus yang nasibnya kini entah bagaimana.
Sebagaimana dikutip dari artikel yang pernah tayang di Zona Jakarta dengan judul: "Penguasa Baru Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing Ialah Dalang Pembantaian Rohingya, AS Siap Ambil Tindakan Keras"
Min Aung Hlaing sendiri dikenal sebagai dalang pembantaian etnis Rohingya.
Menlu Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson pada 2017 silam pernah memperingatkan Min agar menghentikan aksi kekerasannya kepada Rohingya.
Namun peringatan itu dianggap angin lalu oleh Min, operasi Genosida kepada Rohingya jalan terus.
Sebelum menjadi petinggi Tatmadaw, Min juga pernah terlibat dalam operasi militer pembersihan etnis minoritas di Myanmar Timur.
Operasi tempur paling terkenal Min ialah saat di perbatasan Myanmar-China untuk menghabisi tokoh setempat, Peng Jiasheng.
Cuma seminggu operasi ini dilakukan namun ada sekitar 30 ribu penduduk setempat mengungsi ke China karena Min melakukan serangan membabi buta.
Di mata HAM, Min adalah musuh kemanusiaan namun di mata politik Myanmar ia adalah pahlawan.
Saat tampuk kepemimpinan Myanmar berada di tangan Suu Kyi, Min cuma tersenyum karena ia bisa kapan saja mengkudeta perempuan penerima Nobel Perdamaian itu kapan pun ia mau.
Suu Kyi memang benar memegang kekuasaan Myanmar, namun Min adalah penguasa sebenarnya di balik bayangan.
Ia memimpin tiga kementerian, yakni Pertahanan, Dalam Negeri dan Luar Negeri yang pengaruhnya ialah mayoritas bagi nasib Myanmar itu sendiri.
Lebih lucunya lagi, Min punya hak veto, ia bisa mengagalkan kebijakan pemerintah walau tanpa alasan yang jelas.
Baca Juga: Kenalan dengan Maine Coon, Kucing Gembul Menggemaskan Kesukaan Para Bunda, Ini 10 Faktanya
Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengecam keras aksi kudeta tersebut, dia menegaskan jika kudeta tak segera diakhiri dan Suu Kyi masih ditahan, AS akan mengambil tindakan keras.
"Washington menentang segala upaya pihak-pihak yang mengubah hasil pemilu Myanmar dan akan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang terlibat," ujar Psaki.
Sekjen PBB juga ikut mengecam dan menyayangkan penangkapan Aung San Suu Kyi.
"Ini merupakan pukulan telak bagi demokrasi di Myanmar," ujar Guterres.
Intervensi pasukan perdamaian PBB sangat mungkin dilakukan di Myanmar jika keadaan semakin memburuk. *** (Beryl Santoso/Zona Jakarta)