Kunci Jawaban PPKn Kelas 8 SMP Halaman 55 Sistem Presidensil yang Diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat

SEPUTARLAMPUNG.COM – Berikut ini kunci jawaban PPKn kelas 8 SMP halaman 55 Kurikulum Merdeka Belajar.

Pembahasan soal dan jawaban di bawah ini diharapkan dapat membantu orangtua dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah.

Pada halaman 55 mata pelajaran PPKn kelas 8 SMP, siswa akan belajar BAB 3 “Tata Negara dan Pemerintahan”.

Baca Juga: Gerhana Matahari Hibrida Terjadi 20 April 2023 Jelang Idul Fitri 1444 H, Ini Proses Terjadi dan Dampaknya

Siswa diminta untuk menjawab soal esai tentang tata negara dan pemerintahan.

Pembahasan materi dalam artikel ini diulas oleh Aulia Rachma Dinantika, S.Pd. Alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.

Berikut ini jawaban PPKN kelas 8 SMP halaman 55 Kurikulum Merdeka Belajar:

Bersama kelompokmu lakukanlah kajian pustaka dan telusur informasi. Buatlah perbandingan antara sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia dengan sistem presidensil yang diterapkan di Amerika Serikat.

Baca Juga: Miliki Spesifikasi Gahar, Cek Update Harga Terbaru Samsung A12 April 2023 dan Spesifikasinya di Sini

Kemudian, tuliskan pendapat kalian apakah sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dan tepat? Buatlah dalam bentuk video sederhana dan unggah di media sosial. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk tulisan opini. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

Jawaban:

Perbedaan antara Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat:

- Masa Jabatan Presiden

Presiden di Indonesia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, sementara Presiden di Amerika Serikat dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. DI kedua negara, Presiden hanya bisa dipilih untuk dua kali masa jabatan.

Baca Juga: 6 Cara Ampuh Menghilangkan Flek Hitam di Wajah dengan Bahan Alami dan Mudah Didapat

- Metode Pemilihan Presiden

Di Indonesia, Presiden dipilih secara langsung dengan metode suara terbanyak pada pemilihan umum. Calon presiden yang mendapatkan suara diatas 55 persen dari rakyat dinyatakan sebagai pemenang.

Sementara di Amerika Serikat, Presiden dipilih dengan tidak langsung. Pemenang pemilihan presiden adalah calon presiden yang mendapatkan jumalh Electorall Voter terbanyak. Electoral voter ini didapatkan dengan mendapat suara terbanyak pada pemilihan presiden di negara bagian.

- Bentuk Negara

Bentuk Negara di Indonesia bersifat negara kesatuan. Sehingga setiap peraturan yang dibuat di tingkat pusat seperti Undang-Undang dan Keputusan Presiden akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Sebaliknya Amerika Serikat bersifat federal, sehingga setiap negara bagian memiliki wewenang membentuk undang-undang sendiri. pemerintah pusat Amerika Serikat hanya berwenang mengatur urusan bersama negara bagian, seperti transportasi dan perdagangan antar negara bagian, hubungan internasional dan pertahanan.

Baca Juga: KPM PKH dan BPNT Mulai Terima Beras 10 Kg, Ini Jadwal Pemberian Telur dan Daging Ayam, Sebelum Lebaran 2023?

- Lembaga Legislatif

Indonesia memiliki dua bentuk legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR mewakili daerah pemilihan tertentu, dan dipilih dari partai politik, sementara DPD mewakili provinsi dipilih dari kalangan individu.

Sebaliknya Amerika Serikat juga memiliki dua bentuk legislatif yaitu House of Representative dan Senate, yang bersama membentuk Kongres Amerika Serikat. Anggota House of Representative mewakili daerah pemilihan tertentu, sementara Senate mewakili negara bagian.

Namun, di Amerika Serikat kedua kamar legislatif mewakili partai politik. Selain itu Senat memiliki kemampuan untuk meveto keputusan House of Representative. Kekuasaan veto ini tidak dimiliki DPD di Indonesia.

Baca Juga: Viral, Rumah Tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan Diisukan Retak karena 11 Poin Unggahan Instagram Ini, Apa Isinya?

- Lembaga Yudikatif

Indonesia memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang sebagai mahkamah tertinggi untuk kasus perdata, pidana, tata usaha negara, agama dan militer, namun hanya bisa menentukan keabsahan peraturan di bawah tingkat Undang-Undang dan Keputusan Presiden, seperti Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) menentuka keabsahan Undang-Undang dan Keputusan Presiden.

*) Disclaimer:

1. Pembahasan di atas hanya sebagai referensi belajar.

2. Soal di atas merupakan pertanyaan terbuka. Artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku di atas.

3. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban. Siswa dapat mengembangkan jawaban yang lebih baik.***