SEPUTARLAMPUNG.COM – Berikut ini kunci jawaban PPKN kelas 8 SMP halaman 68 Kurikulum Merdeka Belajar.
Pembahasan soal dan jawaban di bawah ini diharapkan dapat membantu orangtua dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah.
Pada halaman 68 mata pelajaran PPKn kelas 8 SMP, siswa akan belajar BAB 3 “Tata Negara dan Pemerintahan”.
Siswa diminta untuk memberikan pendapatnya dalam menjawab soal yang diberikan.
Pembahasan materi dalam artikel ini diulas oleh Aulia Rachma Dinantika, S.Pd. Alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.
Berikut ini jawaban PPKN kelas 8 SMP halaman 68 Kurikulum Merdeka Belajar:
Uji Kompetensi
Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.
1. Seorang ketua RT bersilang pendapat dengan para tokoh masyarakat di tempatnya perihal tata kelola iuran keamanan warga. Sebagai pelaksana eksekutif di tingkat RT, ketua RT tersebut merasa lebih berhak untuk memutuskan dibanding para tokoh masyarakat.
Bila kalian dimintai pendapat, apa pendapat kalian sebagai solusi dari persoalan di atas?
Jawaban:
Bila saya dimintai pendapat, saya akan meminta ketua RT untuk melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat hingga masyarakat mengenai iuran tersebut.
Dengan melakukan musyawarah tersebut, maka akan muncul berbagai usulan hingga gagasan mengenai iuran.
Hal ini karena iuran tersebut melibatkan warga, maka keputusan yang tepat sebaiknya juga dapat disepakati bersama agar tidak ada warga yang merasa keberatan atau hal lainnya.
2. Seorang ketua bidang OSIS mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Ketua OSIS. Sebagai pucuk pimpinan organisasi, ketua OSIS merasa dilangkahi. Ketua OSIS menuding ketua bidang tersebut tidak paham organisasi.
Jika kalian menjadi ketua bidang lainnya, bagaimana cara kalian memutuskan persoalan di atas?
Jawaban:
Dalam kasus ini, sebagai ketua bidang hendaknya meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengakui kesalahan, yakni mengambil keputusan secara sepihak. Dalam sebuah organisasi, suatu keputusan hendaknya dimusyawarahkan atau dikoordinasikan dengan pimpinan atau anggota lainnya. Dalam kasus ini, ketua OSIS memiliki tanggung jawab penuh atas masing-masing anggota dan ketua bidangnya.
Jika tidak berkoordinasi dengan ketua OSIS maka, sang ketua tak dapat mengetahui keputusan ketua bidang yang diambil. Berkoordinasi dengan ketua OSIS juga bertujuan agar keputusan yang diambil tidak merugikan anggota lainnya dan disepakati secara bersama-sama.
3. Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa Daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Setelah, melalui proses diskusi yang panjang, barulah Daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia.
Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan Daerah Swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia? Apa pula faktor yang menyebabkan Daerah Swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia?
Jawaban:
Menurut analisis saya daerah swapraja bergabung dengan negara Republik Indonesia adalah karena daerah tersebut telah diakui sebagai wilayah Indonesia namun raja atau sultan yang menjabat tidak setuju karena wilayah kerajaannya diakui oleh pihak lain.
Di sisi lain Bangsa Indonesia juga memberikan kebebasan atas pemerintahannya sendiri sehingga hal ini membuat daerah swapraja bergabung dengan Indonesia.
Faktor yang menyebabkan daerah swapraja bergabung dengan Indonesia adalah kelonggaran atau kebebasan yang di berikan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan yang ada di daerah swapraja dengan menjadi daerah istimewa yang telah diatur dalam undang-undang.
Faktor kekuatan negara juga menjadi alasan daerah swapraja bergabung dengan Bangsa Indonesia. Apabila daerah swapraja ingin berdiri sendiri maka harus berperang dengan bangsa Indonesia untuk merebut kekuasaannya dan melepas ikatan untuk mendirikan sebuah negara.
Daerah swapraja telah di klaim sebagai wilayah kedaulatan bangsa Indonesia apabila ingin berdiri sendiri maka akan terjadi perang seperti yang terjadi pada Aceh. Untuk menghindari hal tersebut bangsa Indonesia memberikan kebebasan terhadap pemerintahannya agar tidak terjadi konflik.
*) Disclaimer:
1. Pembahasan di atas hanya sebagai referensi belajar.
2. Soal di atas merupakan pertanyaan terbuka. Artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku di atas.
3. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban. Siswa dapat mengembangkan jawaban yang lebih baik.***