Network
SEPUTAR LAMPUNG - Vaksin Covid-19 tak lama lagi akan siap edar di Indonesia. Sejumlah daerah yang selama ini memiliki kasus Covid-19 akan menjadi prioritas untuk didahulukan.
Salah satunya DKI Jakarta. Sejalan dengan itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membuat peraturan daerah (Perda) terkait dengan penanggulangan virus corona di daerahnya.
Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki kasus Covid-19 tinggi di Indonesia. Belum lagi, mobilitas dan tingkat kerumunan di DKI Jakarta juga sangat tinggi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, warga yang menolak tes PCR dan vaksinasi Covid-19 akan didenda sebesar Rp5 Juta.
Baca Juga: Update Yuk! SIM C Akan Dibagi Jadi Tiga Macam, Simak Penjelasannya di Sini
"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," begitu bunyi Pasal 30 Perda tersebut seperti dikutip dari RRI pada Jumat, 20 November 2020.
Denda tak hanya berlaku untuk mereka yang menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19, namun juga bagi yang menolak tes PCR, sebagaimana tertulis dalam pasal 29.
"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/ atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah)," tulis Pasal 29.
Baca Juga: Tips Meraup Jutaan Rupiah dari Bisnis Ikan Cupang, Mulai Pemilihan Bibit Hingga Perawatan
Adapun dalam Pasal 6, disebutkan sejumlah kewenangan itu di antaranya yakni melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19 melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan terhadap penderita.
"Pemprov DKI dalam upaya penanggulangan Covid-19 juga berwenang melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat, serta melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid-19," bunyi Pasal 6 poin C dan D.
Selanjutnya, Perda tersebut juga mengatur mengenai Pemprov DKI juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Pemprov juga berwenang melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: CPNS 2019 Jadi yang Terakhir, Bagaimana Nasib CPNS 2021 dan Seterusnya? Ini Penjelasan Kemenpan RB
Bagi mereka yang melakukan tindak pidana disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan dapat dipidana dengan dengan maksimal Rp7.5 juta.
Terakhir, setiap orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas dapat dijatuhi pidana denda maksimal Rp5 juta.
Perda ini sempat menjadi sorotan lantaran pelanggaran protokol kesehatan dengan munculnya kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab Sabtu pekan lalu.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya telah menghubungi Anies agar benar-benar menerapkan Perda Covid terkait kerumunan tersebut.***
