Network
SEPUTARLAMPUNG.COM - Polemik penanganan penyidikan dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang menyeret Kabasarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto disangsikan oleh banyak pihak.
Pasalnya, seperti diketahui Henri Alfiandi dan Afri Budi merupakan anggota TNI, sehingga penanganan penyidikan keterlibatan keduanya dalam dugaan kasus suap yang diungkap oleh KPK ini beralih ditangani oleh Puspom TNI.
Bukan tanpa sebab, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penanganan kasus dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI aktif harus dilakukan oleh perangkat hukum militer.
Baca Juga: Menikmati Keindahan Desa Wisata Cibuntu dengan Aktivitas Menarik yang Wajib Dicoba
Hal itu membuat banyak pihak menilai bahwa kedua anggota TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap di Basarnas ini akan mendapatkan impunitas atau pembebasan dari hukuman.
Selain itu, banyak pihak yang kemudian melabeli dan menyangkutpautkan bahwa TNI merupakan produk Orde Baru.
Hal itu kemudian dibantah keras oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Baca Juga: 10 Contoh Ungkapan dan Artinya Lepas Tangan, Besar Kepala, Rendah Hati, Naik Pitam menurut KBBI
"Jangan selalu bilang produk orde baru, kita semuanya produk orde baru. Kita akui atau tidak, [kita] produk orde baru semuanya, karena memang saat itu kita lalui semua," ungkap Yudo seperti dikutip dari PMJ News pada Sabtu, 5 Agustus 2023.
