JHT atau Jaminan Hari Tua Bisa Cair di Usia 56 Tahun, Berikut Isi Lengkap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

SEPUTARLAMPUNG.COM – Baru-baru ini Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun.

Seperti diketahui, selama ini banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selalu mencairkan dana JHT sebelum mereka masuk usia pensiun. Hal ini membuat pemerintah akhirnya merilis aturan baru terkait klaim JHT melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Namun, kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini mendapat banyak protes dari buruh dan pekerja lainnya. Mereka merasa hal ini sangat merugikan.

Baca Juga: JANGAN LUPA! Besok Puasa Ayyamul Bidh Februari 2022 Bulan Rajab 1443 H, Ini Bacaan Niat dan Keutamaannya

Terlebih banyak perusahaan kadang suka memutus hubungan kerja sebelum tiba masa pensiun, sehingga bagi yang terkena PHK tentu harus menunggu lama untuk dapat mencairkan dana JHT.

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. Artinya, jika pekerja kena PHK di usia 30, maka harus menunggu 26 tahun untuk bisa mencairkan dana JHT-nya.

Dikutip dari Permenaker tersebut, JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Berikut isi lengkap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua:

Baca Juga: Lirik Lagu Penantian Berharga oleh Rizky Febian, Bercerita Kisah Dirinya Menunggu Sang Kekasih Mahalini

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

2. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Baca Juga: Cara untuk Hidup Lebih Bahagia Menurut Merry Riana, Salah Satunya Berbuat Baik pada Orang Lain

Pasal 2

Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika:

- Mencapai usia pensiun;

- Mengalami cacat total tetap; atau

- Meninggal dunia.

Pasal 3

Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 4

(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.

(2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Peserta mengundurkan diri;

- Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan

- Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Baca Juga: Profil Raheem Sterling, Pemain Manchester City yang Mencetak Hattrick pada Laga Melawan Norwich City

Pasal 5

Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 6

(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Peserta yang merupakan warga negara asing.

(2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat sebelum atau setelah Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 7

(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.

(2) Hak atas manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.

(3) Mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: 6 Daftar SMA Terbaik di Bangka Belitung yang Masuk Top 1000 Sekolah LTMPT, Nominasi Pertama ada SMA Negeri

Pasal 8

(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta.

(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Janda;

- Duda; atau

- Anak.

(3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:

- Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;

- Saudara kandung;

- Mertua; dan

- Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.

(4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Prediksi AC Milan vs Sampdoria Laga Serie A Minggu, 13 Februari 2022, Lengkap Link Streaming di Vidio

Pasal 9

(1) Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan melampirkan:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan

- Kartu tanda penduduk atau bukti identitas ?lainnya.

(2) Persyaratan pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta yang mengundurkan diri dan Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja.

(3) Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan melampirkan:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

- Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia; dan

- Paspor.

Pasal 10

Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan melampirkan:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

- Surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat; dan

- Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya.

Pasal 11

(1) Pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan melampirkan:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

- Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang;

- Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan;

- Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris; dan

- Kartu keluarga.

(2) Dalam hal Peserta yang meninggal dunia merupakan warga negara asing, pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris Peserta dengan melampirkan:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

- Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;

- Surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat Peserta berasal; dan

- Paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris.

Baca Juga: Manfaat Buah Semangka Bagi Tubuh Menurut Dokter GM Silvia, Salah Satunya Mengurangi Lemak pada Tubuh

Pasal 12

(1) Lampiran persyaratan pengajuan manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 13

Manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta atau ahli warisnya jika Peserta meninggal dunia.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.***