Network
SEPUTAR LAMPUNG - Vaksinasi Covid-19 sudah berjalan sejak awal tahun ini.
Adapun, orang pertama yang mendapatkan vaksin buatan Sinovac Biotech, China ini adalah Presiden RI Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi.
Tak hanya Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga baru-baru melakukan vaksinasi Covid-19 dengan vaksin yang sama.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan program yang bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok ini bisa rampung dalam jangka waktu 15 bulan atau selesai pada Maret 2022.
Saat ini vaksinasi Covid-19 sudah memasuki tahap 2 yang diperuntukkan bagi para pekerja publik dan orang berusia lanjut (lansia).
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Kementerian Kesehatan memperbaiki sistem pendaftaran vaksinasi Covid-19 dalam mencegah kerumunan warga.
Menurut Charles Honoris, setelah berdiskusi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kembangan, salah satu kendala yang dihadapi rumah sakit tersebut beberapa hari ini adalah datangnya warga dalam waktu bersamaan.
"Maka saya akan sampaikan dengan Menteri Kesehatan agar perbaiki sistem pendaftaran sehingga nanti warga datang sudah diberi jam untuk datang. Jadi tidak lagi bertumpuk," kata Charles.
Mengingat antusiasme warga yang cukup tinggi, Charles berharap adanya perbaikan dari pendaftaran vaksinasi bagi lansia.
Selain itu, pihaknya dan Kemenkes tengah menggodok perihal bagaimana sosialisasi tata cara vaksinasi agar menyentuh masyarakat dan tepat sasaran.
Charles Honoris menganggap sosialisasi vaksinasi penting karena ada beberapa survei yang menyebutkan sebagian masyarakat belum mau divaksin.
Karena hal tersebut, diperlukan kerja sama antar kalangan untuk menyosialisasikan pentingnya vaksin.
"Bangsa Indonesia akan dapat keluar dari pandemi Covid-19, jika terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Kendati demikian, pemerintah tak ingin herd immunity dibentuk secara alamiah, karena akan memakan korban jiwa banyak. Berdampak ekonomi sosial politik besar dan makan waktu cukup lama. Jadi pemerintah harus intervensi lewat vaksinasi," ucapnya.
Charles Honoris memastikan DPR RI mendukung penuh program penanganan Covid-19 yang dicanangkan pemerintah.
Belum lama ini, Komisi IX DPR RI mengadakan rapat dengan Kemenkes mengenai penambahan anggaran Rp134 triliun.
Anggaran tersebut, yakni untuk penanggulangan Covid-19 tahun 2021, baik untuk diagnosa, terapi dan untuk vaksinasi.
"Tahun ini, ada sejumlah program penanganan yang dilakukan DPR RI khusus penanganan Covid-19," ucap dia.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengajak parlemen dunia untuk bekerja sama mengatasi pandemi Covid-19, khususnya menyangkut akses serta distribusi vaksin yang merata.
Puan mengatakan bahwa ketersediaan vaksin pada awal 2021 harus diimbangi dengan distribusi yang merata.
"Akses vaksin yang adil, aman, efektif dan berkualitas bagi semua orang dan semua negara," kata Puan Maharani, dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP).
Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Selasa, 23 Februari 2021, Ketua DPR mengatakan pandemi global menyadarkan akan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah bersama.
Baginya, forum 5WCSP adalah wahana tepat untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kepemimpinan parlemen agar berkontribusi menangani pandemi.
Puan juga mengatakan, forum 5WCSP juga merupakan upaya dalam melakukan pemulihan pasca pandemi yang sejalan dengan pencapaian SDGs, perubahan iklim, dan pemberdayaan perempuan.
Menurut Puan, kerja sama internasional sangat baik dilakukan di tengah berbagai tantangan global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, kemiskinan dan kesenjangan sosial, ketimpangan gender, konflik dan perang, serta perkembangan teknologi informasi.
"Kerja sama internasional merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai upaya meneguhkan kembali komitmen kita akan prinsip multilateralisme yang menjunjung tinggi solidaritas, dan kolaborasi," kata Puan.
Dalam acara itu, Puan hadir didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Sihar Sitorus.
Dilansir dari Pikiran Rakyat dalam artikel 'Komisi IX DPR Sarankan Kemenkes Perbaiki Sistem Pendaftaran Vaksinasi Covid-19', pertemuan the World Conference of speakers of Parliament diadakan setiap 5 tahun, dan merupakan pertemuan puncak Inter-Parliamentary Union (IPU).
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama parlemen dunia. Pertemuan mendatang direncanakan diadakan di Wina, Austria tanggal 6-9 September 2021.***(Muhammad Irfan?Pikiran Rakyat)
