Network
SEPUTAR LAMPUNG - Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) mengklaim bahwa sekitar 2.000 alumni ITB atau lebih tepatnya sebanyak 1.969 orang merupakan bagian dari gerakannya.
Kendati demikian, ada beberapa alumni ITB yang disebut sebagai Anggota GAR ITB tersebut protes.
Pasalnya, mereka merasa namanya dicatut oleh gerakan tersebut.
Sebagai informasi, dilansir dari berbagai sumber, GAR ITB merupakan kumpulan alumni yang tergabung dalam sebuah WhatsApp Group (WAG).
Kumpulan alumni ini mengklaim bahwa mereka 'peduli' terhadap kondisi perguruan tingginya.
Adapun, GAR ITB terbentuk sejak 2018 dan alumni yang tergabung terdiri atas alumni ITB angkatan 1957 hingga alumni angkatan 2000-an.
Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 1 SD Halaman 74-75, 77, 79, 80, 81, 82 Subtema 2 Pembelajaran 4 dan 5
GAR ITB baru-baru ini viral karena melempar tudingan radikalisme kepada mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Bukan cuma Din Syamsuddin, GAR ITB juga menyeret sejumlah tokoh ITB ke dalam tuduhan radikalisme tersebut. Mereka semua dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Baca Juga: Telat Datang Bulan Tapi Hasil Test Pack Negatif? Mungkin Karena 6 Hal Ini, Nomor 3 Sering Terjadi
GAR ITB mengklaim laporan mereka mengantongi dukungan dari 1.969 alumni ITB dan sejumlah komunitas serupa di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di Indonesia.
Kendati demikian, nyatanya ada sejumlah alumni ITB yang mengaku namanya dicatut oleh GAR ITB.
Masalah ini naik ke permukaan usai GAR ITB diserang habis-habisan oleh tokoh-tokoh nasional yang membela Din Syamsuddin.
Usai ramai di media sosial, bertebaran pesan berantai terkait pencatutan nama alumni ITB oleh GAR ITB. Pesan yang mengatasnamakan Humas Ikatan Alumni (IA) ITB Jakarta itu mengkritisi tindakan GAR ITB.
Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 1 SD Halaman 74-75, 77, 79, 80, 81, 82 Subtema 2 Pembelajaran 4 dan 5
"Pencatutan nama tanpa izin dan persetujuan pemilik identitas adalah kejahatan serius. Secara hukum sudah bisa diproses dengan KUHP pasal 378 dan UU ITE pasal 27 dan 45," kata pesan itu.
Pesan berantai ini mengajak para alumni ITB yang merasa namanya dicatut untuk bersama-sama melaporkan tindakan GAR ITB.
"Humas IA-ITB Jakarta berinisiatif membuka pos pengaduan terkait pencatutan nama alumni dalam publikasi yang dirilis oleh oknum yang mengatasnamakan komunitas alumni ITB tanpa persetujuan dari alumni yang dimaksud," ujar pesan tersebut.
Untuk pengaduan masalah pencatutan nama oleh GAR ITB, Humas IA ITB Jakarta menyediakan form khusus di bit.ly/laporalumniitb.
"Form ini diterbitkan dengan niat baik untuk mengumpulkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menyuarakan aspirasi mereka secara kolektif," tutur pesan berantai itu.
Pembuat pesan menjamin data-data yang dimasukkan ke dalam form pelaporan GAR ITB tersebut tidak akan tersebar kemana pun.
Selain itu, data-data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan referensi untuk tindakan advokasi terhadap GAR ITB.
Pesan ini juga memuat perkembangan pengaduan para alumni terkait kasus GAR ITB.
Baca Juga: Sulawesi Utara Kibarkan Bendera Setengah Tiang Selama 1 Minggu, Ada Apa?
Menurut pesan tersebut, per 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB, setidaknya sudah ada 17 alumni ITB yang melakukan pelaporan.
Mereka menyatakan ada 20 identitas alumni ITB yang dicatut oleh pihak GAR ITB untuk menuntut Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh ke KASN.
"Dari 17 pelapor, mayoritas (64,7%) mengaku tidak menyetujui isi publikasi yang menyalahgunakan nama mereka," tutup pesan tersebut.
Dalam form pengaduan, tercantum narahubung dari pihak Humas IA-ITB Jakarta.
Dilansir dari Pikiran-Rakyat.com dalam artikel 'Hampir 2.000 Nama Alumni Dicatut GAR ITB, Humas IA ITB Jakarta Buka Layanan Aduan', Tim Pikiran Rakyat telah berupaya menghubungi narahubung tersebut, namun hingga hari ini belum mendapatkan jawaban.
GAR ITB masih bersikeras untuk melaporkan Din Syamsuddin dan beberapa tokoh, termasuk Dekan FTI ITB Prof. Brian Yuliarto ke KASN karena dinilai bersinggungan dengan radikalisme.***(Mahbub Ridhoo Maulaa/Pikiran Rakyat)
