Belum Bisa Terbitkan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19, Kemenag : Kami Masih Tunggu Fatwa Final MUI!

- 11 Januari 2021, 11:00 WIB
WAJIB TAHU! Ini 4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 yang Dimulai 13 Januari 2021
WAJIB TAHU! Ini 4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 yang Dimulai 13 Januari 2021 /Pixabay/Wilfried Pohnke

SEPUTAR LAMPUNG—Kementerian Agama mengatakan pihaknya belum dapat menerbitkan sertifikat halal vaksin Covid-19 karena masih menanti fatwa final Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan produk kesehatan tersebut.

Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menetapkan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac, dinyatakan halal dan suci, setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2020.

Kendati demikian, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ketetapan final fatwa tersebut, terutama yang terkait izin penggunaan vaksin, masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca Juga: Jadwal Acara Trans7 Hari Ini Senin 11 Januari 2021, Berikut Cara Ikut Indonesia Giveaway

"Komisi Fatwa MUI memang telah menetapkan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Tapi finalnya masih menunggu keputusan BPOM terkait izin penggunaan," ungkap Sukoso seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Seputar Lampung, Senin , 11 Januari 2021.

Sukoso mengimbau agar masyarakat dapat lebih sabar untuk menanti hasil fatwa final vaksin Covid-19 buatan China  tersebut.

"Kita tunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI. Kami sudah berkordinasi dengan MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Insya Allah setelah semua lengkap kita terbitkan sertifikat halal vaksin Sinovac," lanjutnya.

Baca Juga: Sinopsis Terbaru Drama The Penthouse, Season 2 Tayang Februari 2021, Gimana Nasib Oh Yoon Hee?

Menurut Sukoso, ada tujuh proses yang harus dilalui dalam penerbitan sertifikat halal, yaitu: permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, terakhir yakni penerbitan sertifikasi halal. "Permohonan sertifikasi halal vaksin Sinovac ini telah diajukan sejak Oktober 2020 ke BPJPH," terang Sukoso.

Halaman:

Editor: Ririn Handayani

Sumber: Kemenag


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x