Cegah Bansos Dipakai untuk Beli Rokok, Kemensos Siapkan Alat untuk Pantau Pembelanjaan Dana BLT

- 2 Januari 2021, 07:38 WIB
Menteri Sosial.
Menteri Sosial. /Dok. Kemensos RI/Literasi News
 
 
SEPUTAR LAMPUNG - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pihaknya akan menggunakan alat untuk memantau pembelanjaan dana bantuan sosial (bansos) dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat.
 
Sebelumnya, perempuan yang akrab dipanggil Risma ini memaparkan, bahwa Bansos Kemensos yang disalurkan pada 2021, akan memiliki skema yang berbeda.
 
Dimana Bansos yang tadinya berupa sembako akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nilai total Bansos yang diberikan sebesar Rp300.000.
 
 
Oleh karena itu, guna memastikan Bansos BLT tersebut benar-benar digunakan untuk belanja kebutuhan sembako, Kemensos akan melakukan pemantauan dengan alat tersebut.
 
Mantan walikota Surabaya itu menuturkan, alat yang digunakan untuk memantau penggunaan dana bansos tersebut tersedia pada Februari 2021.
 
"Insya allah bulan Februari kami sudah siapkan alat agar kami mengetahui dengan uang itu dibelanjakan apa saja," katanya.
 
 
"Tidak ada lagi untuk pembelian rokok, karena kami akan pantau," lanjutnya.
 
Tak hanya penyediaan alat, perempuan yang akrab dipanggil Risma tersebut juga memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi bansos secara teratur.
 
Selain itu, Risma menyampaikan berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bansos akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.
 
Rencananya, BLT pengganti Bansos Sembako tersebut tetap disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara langsung ke rumah-rumah.
 
 
Sehingga diharapkan tidak akan menyebabkan kerumunan yang dapat memicu penyebaran Covid-19.
 
Dilansir dari potensibisnis.com dalam artikel "4 Januari Cair BLT Rp300 Ribu, Tunggu di Rumah, Siap-siap Didatangi Petugas Pos", bansos BLT ini akan disalurkan pada Januari hingga April 2021.
 
Sebagai informasi, Bansos BLT sebesar Rp300 ribu menyasar 10 juta penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia, termasuk Jabodetabek.*** (Awang Dody Kardeli/Potensi Bisnis).
 

Editor: Ririn Handayani

Sumber: Potensi Bisnis


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah