SEPUTAR LAMPUNG - Melewati satu tahun pertama masa pemerintahannya di periode kedua, Presiden Joko Widodo dihadapkan pada sejumlah situasi sulit.
Selain pandemi yang telah berlangsung berbulan-bulan, sejumlah kebijakan pemerintah akhir-akhir ini juga menuai banyak kontroversi.
Tak hanya menjadi perbincangan segenap masyarakat, isu Jokowi akan dilengserkan juga muncul bahkan beberapa pihak menganggapnya sebagai isu yang serius.
Salah satu pihak yang cukup memperhatikan beberapa hal terkait dengan celah untuk mengkudeta Jokowi adalah PDI Perjuangan (PDIP).
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
Lebih dari itu, untuk mencegah manuver-manuver politik para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dinilai 'berbahaya', PDI Perjuangan juga meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati.
Permintaan ini dilontarkan oleh PDIP karena diduga sudah terlihat adanya permainan dari para pembantu presiden. Menurut PDIP hal ini sudah terlihat dalam satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," kata politikus PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/10/2020).
Baca Juga: Kehalalan Vaksin Covid-19 Dipertanyakan, MUI Terbang ke China untuk Memastikan
Diberitakan sebelumnya oleh Portaljember.com dalam artikel "Isu Jokowi Dikudeta Mengkhawatirkan, Politikus PDIP: Hati-hati Kudeta Merangkak", PDIP dengan gamblang mengatakan untuk hati-hati karena bisa jadi ada yang menikung Jokowi dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan.
"Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres)," sambung Darmadi.
Untuk itu, kata Darmadi, harus bergerak cepat untuk segera mengganti para menteri yang sudah terlihat ada gelagat tidak baik dan hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya.
Dalam arti, Jokowi harus segera melakukan evaluasi secara berskala kepada para menterinya.
Baca Juga: Diperingati Setiap 28 Oktober, Ini 13 Tokoh Penting Pelopor Lahirnya Sumpah Pemuda
"Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.
Darmadi juga memprediksi bahwa para menteri Jokowi tidak akan fokus menjalani program-program pemerintah setelah memasuki dua tahun jalannya pemerintahan.
"Nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan pak presiden (Jokowi), tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," tegas Darmadi saat menjelaskan tentang kemungkinan ada manuver untuk kudeta Jokowi.***(Yunia Permadani Putri E/Portal Jember)