SEPUTARLAMPUNG.COM - Pemerintah kembali membuat RKUHP guna memberi ketegasan agar masyarakat tidak mudah melakukan penghinaan. Dalam rancangan itu ada yang akan dikenai hukuman penjara 3 tahun dan naik 4 tahun jika penghinaan diunggah ke media sosial.
Aturan tegas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang bersisi hukuman penjara 3 tahun hingga jadi 4 tahun jika menghina pemerintah di media sosial ini akan disahkan oleh Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat, yang kabarnya disahkan Juli mendatang.
Salah satu pasal yang ada dalam RKUHP yang dikutip dari situs Reformasi KUHP, Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 240, yang berbunyi:
“Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."
"Yang dimaksud dengan 'keonaran' adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara," demikian bunyi penjelasan Pasal 240 Rancangan KUHP itu.”
Selain ancaman hukuman 3 tahun penjara tersebut, hukuman bisa dinaikkan menjadi 4 tahun jika pelaku penghinaan melakukannya di media sosial hingga diketahui publik.
Hal tersebut tertuang dalam pasal 241 RKUHP yang berbunyi:
“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
Sejumlah anggota DPR pun berharap agar Rancangan KUHP ini bisa segera disahkan sebagai peraturan.
Menurut anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, RKUHP ini sesuai dengan keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
"Dipastikan RUU ini harus beradab dan tetap humanis. Kami pun telah mendengar keluh kesah serta aspirasi masyarakat. Jadi selalu memberi ruang dalam berdialektika kebangsaan," tuturnya pada 7 Juni 2022 lalu.
Politisi fraksi PDIP itu menyebutkan bahwa RUU ini telah taat asas dan mampu menjadi instrumen yang baik di mata hukum, tak heran ia pun mengapresiasi positif RUU ini sebagai bentuk produk legislasi DPR yang fenomenal dan revolusioner.
Terkait hal ini, rupanya RKUHP tersebut mendapat banyak respons dari warganet. Ada yang beranggapan bahwa pemerintah tidak mau dikritik masyarakat hingga mengatakan bahwa hal ini sama saja kembali ke masa ord baru.***