SEPUTAR LAMPUNG – Setiap warga Indonesia yang berada di luar negeri, seyogyanya merupakan representasi dari Indonesia.
Terlebih dalam forum internasional di mana harkat, martabat dan bahkan kedaulatan Indonesia dipertaruhkan.
Indonesia patut berbangga memiliki salah satu putra terbaiknya yang cerdas saat kedaulatan negara di usik.
Silvany, dengan bahasa yang lugas dan sistematik, ‘menampar’ balik tuduhan Perdana Menteri Vanuatu.
Baca Juga: Fakta Unik Vanuatu, Selain Negara Anti Rokok Ternyata di Sana Juga Anti Jomblo
Sebagaimana dikutip Seputar Lampung dari mantrasukabumi.com dalam artikel berjudul “Mengagumkan, Diplomat Cantik Silvany Austin Tampar Tuduhan Perdana Menteri Vanuatu", Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman, pada sesi Debat Umum dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-75, menyebut Indonesia melakukan pelanggaran HAM di wilayah Papua Barat.
"Pelanggaran HAM di sekitar kita telah terjadi secara meluas dan sepertinya dunia mengambil langkah selektif dalam penanganan pelanggaran ini di wilayah kita. Warga di Papua Barat terus menderita atas kekerasan HAM yang terjadi," ujar Loughman dalam rekaman pidato pada Sabtu, 26 september 2020.
Loughman juga menyebut dalam Forum Kepulauan Pasifik tahun lalu, para anggota mendesak Indonesia memberikan izin kepada komisioner HAM PBB untuk memasuki wilayah Papua Barat.
Baca Juga: Timnas U19 Indonesia Hadapi Dinamo Zagreb, Berikut Link Live Streamingnya
"Karena itu saya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan apa yang diminta dalam pertemuan Para Pemimpin Pasifik sebelumnya," bebernya seperti dikutip mantrasukabumi.com dari RRI pada Senin, 28 September 2020.
Menjawab tuduhan itu, Indonesia melalui diplomat Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, Sylvany Austin, menyatakan keberatan atas pernyataan Perdana Menteri Loughman itu.
Diplomat cantik itu seolah menampar Vanuatu dengan mempertanyakan posisi Vanuatu yang mengkritik integritas Pemerintah Indonesia.
"Sungguh memalukan bahwa negara tunggal ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah dirinya sendiri.Terus terang, saya bingung bagaimana mungkin suatu negara mencoba untuk mengajar orang lain, tetapi tidak memahami inti dari prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," tegasnya.
Selain itu, dihadapan para anggota PBB lainnya, Silvany kembali mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo saat pidato SMU PBB ke-75.
Baca Juga: Hati-hati Jika Banyak Cicak di Rumah, Bisa Membawa Bakteri dan Jadi Indikasi Bahwa Tempat itu Kotor
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengingatkan dunia terkait pentingnya menghormati kedaulatan negara lain.
"Presiden Indonesia menyatakan beberapa hari yang lalu di Balai Besar PBB ini dan saya kutip "Kita harus mengedepankan pendekatan win-win yang akan menjadi hiasan di antara negara adalah keuntungan yang sama. Memang seruan seperti itu digaungkan oleh para pemimpin dunia sepanjang minggu yang penting ini. Tetapi negara cuek ini memilih yang sebaliknya," kesalnya.
Menurut Silvany, Vanuatu tidak memahami prinsip-prinsip Piagam PBB yang secara jelas menetapkan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
Oleh karena itu, ia menilai sangat penting bagi Indonesia melakukan pembelaan atas segala bentuk advokasi separatisme yang dibungkus dengan kedok kepedulian hak asasi manusia yang dibuat-buat.
Baca Juga: Jadwal Acara GTV, Selasa 29 September 2020, Naruto Shippuden: Last Shinobi Sore Ini
"Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah Indonesia yang tidak dapat ditarik kembali sejak 1945. Hal itu juga telah didukung dengan tegas oleh PBB dan Komunitas Internasional beberapa dekade yang lalu. Ini final. Tidak dapat diubah dan permanen," lanjutnya.
Yang paling mengagummkan Silvany menegaskan kini sudah saatnya Vanuatu untuk berhenti seolah-seolah menjadi representasi rakyat Papua.
"Biar saya beritahu mereka, Anda bukan representasi dari orang Papua dan berhentilah berfantasi menjadi representasi itu. Sejak dulu, kami semua berperan penting dalam pembangunan Indonesia termasuk di Pulau Papua," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Vanuatu telah memanfaatkan SMU PBB kedua kalinya, untuk mengkritik Pemerintah Indonesia atas tindakan yang disebut telah melanggar HAM warga Papua Barat. Vanuatu juga melakukan hal serupa dalam SMU PBB ke-74 tahun lalu.***(Andriana/Mantra Sukabumi)