Network
SEPUTAR LAMPUNG - Di tengah banyak perubahan dunia kerja akhir-akhir ini terutama setelah pandemi merebak, menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS ternyata masih menjadi impian banyak orang.
Sayangnya, untuk tahun 2020 ini, CPNS ditiadakan karena pandemi selain juga rekrutmen tahun 2019 yang juga belum tuntas.
Kabar baiknya, CPNS tahun depan atau tahun 2021 dikabarkan akan diselenggarakan dengan jumlah kuota yang cukup besar. Yakni sebanyak 1 juta formasi.
Baca Juga: BURUAN DAFTAR! Beasiswa LPDP Masih Buka HIngga 20 Oktober 2020, Jangan Sampai Terlewat
Hal ini disampaikan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Galamedia.com dalam artikel "Siap-siap, Ada 1 Juta Formasi CPNS yang Bakal Dibuka di Tahun 2021".
Tjahjo mengatakan, penerimaan CPNS ini menjadi penting di masa krisis kesehatan seperti sekarang. Bukan hanya dalam hal pandemi Covid-19, tetapi juga mengenai tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia.
Beberapa formasi CPNS yang akan dibuka, katanya, seperti perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya.
"Penerimaan CPNS 2021, satu juta dulu, kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan. Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi," kata Tjahjo.
Ia mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota se-Sulsel, di Makassar, Rabu, 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Beasiswa WARDAH 2020 Khusus untuk Perempuan! Simak Persyaratannya, Segera Daftar Sebelum 3 November
Sehingga, kata Tjahjo Kumolo perekrutan CPNS di daerah akan direformasikan dengan kebijakan Presiden Jokowi, khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pascapandemi Covid-19.
"Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS," terang dia dilansir Antara.
Pada kesempatan tersebut, Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan, begitu pula, mulai Kapolri sampai ke kamtibmas, perguruan tinggi, tokoh adat dan ulama menyatu sebagai bagian dari pemerintah daerah, didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat.
Baca Juga: Beasiswa GYA 2020 Dibuka, Kesempatan Emas bagi Pelajar SMA-SMK dan Mahasiswa untuk Bergabung
Menurutnya, ASN juga sama, sebagai bagian dari pemerintah. Maka dari itu, ASN diminta harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi.
"Konteks pengembangan ASN ini yang perlu, termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan. Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga diukur dari kepiawaian staf PTSP," katanya.
Ia menyebutkan ada sebanyak 4,2 juta pegawai negeri di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi.
Menurutnya, Disamping melihat fungsi PTSP pada dinamika perekonomian yang harus meningkatkan roda ekonomi di daerah, PTSP kabupaten/kota diminta harus punya visi yang sama di Sulsel, yakni menggabungkan pelayanan publik yang ada.***(Lucky M. Lukman/Galamedia)
