Network
SEPUTAR LAMPUNG - Dunia perpolitikan tanah air kini sedang menyoroti masalah yang sedang menimpa Partai Demokrat.
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang baru diselenggarakan di The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 kemarin suasana panas di Partai Demokrat.
Sebagai salah satu partai politik besar, apa yang sedang menimpa Partai Demokrat pastinya bisa berpengaruh cukup signifikan terhadap peta politik Indonesia.
Untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi partai yang tengah dipimpinnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah meminta kepada pemerintah bahkan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, terkait adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan secara paksa, atau gerakan kudeta yang bersumber dari kalangan orang dalam presiden.
Tak hanya itu, AHY pun meminta perlindungan hukum dari pemerintah terkait hal tersebut. AHY mengatakan, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang Sumatra Utara kemarin itu merupakan masalah Internal Partai Demokrat.
“Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa di Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” tulis Mahfud MD, melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Tanggapi KLB di Sumatra Utara, DPD Partai Demokrat Lampung Tegaskan Tetap Loyal pada AHY
