SEPUTAR LAMPUNG - Kisruh di tubuh Partai Demokrat membuat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di berbagai daerah bergerak menyatakan sikap dukungannya terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Konflik memuncak setelah diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) oleh kubu yang sebelumnya telah dipecat oleh DPP Partai Demokrat pada Jumat, 5 Maret 2021 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam KLB tersebut, kubu kontra AHY menyepakati mengangkat Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjabat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Moeldoko yang sejak awal, 'malu-malu' mengakui keterlibatannya dalam kisruh di tubuh Partai Demokrat mengklaim bahwa KLB Demokrat berjalan secara konstitusional.
"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang AD/ART. Untuk itulah sebelum saya datang ke sini saya ingin memastikan tiga pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian," kata Moeldoko dalam pidatonya yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat 5 Maret 2021 malam, seperti dikutip dari YouTube Montan Channel.
Bahkan dia mengaku datang secara sukarela setelah ada kepastian, entah kepastian apa yang dimaksud.
"Setelah ada kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ucap Moeldoko.
Baca Juga: Rahasia Besar dan Hikmah di Balik Usia 40 Tahun Menurut Islam, Salah Satunya Waktu untuk Bertaubat
Sementara itu, menanggapi digelarnya KLB Partai Demokrat versi kontra AHY di Sumatera Utara, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung Julian Manaf memastikan bahwa kader-kader aktifnya tetap loyal terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Kader-kader partai di Lampung loyal kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kepengurusan yang sah hasil Kongres V Partai Demokrat,” kata Julian Manaf pada Jumat, 5 Maret 2021 yang dikutip Seputarlampung.com dari Antara.
Julian Manaf menyebutkan bahwasanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, merupakan kongres tidak resmi karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.
Usai kabar tentang KLB yang digelar di Sumatera Utara, seluruh DPC menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) guna membahas permasalahan internal Partai Demokrat yang tengah menjadi sorotan tersebut.
Baca Juga: 8 Tanda-Tanda Seseorang Sudah Siap Menikah, di Antaranya Bertanggung Jawab dan Punya Tujuan Hidup
Julian Manaf menyatakan bahwa jikalau pun ditemukannya kader dari Lampung yang mengikuti KLB tersebut, bisa dipastikan ia bukan bagian dari kepengurusan Partai Demokrat di Provinsi Lampung bahkan ia pastikan komitmen terhadap AHY dan tidak mengakui hasil KLB di Deli Serdang.
Wakil Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Lampung Toni Mahasan memastikan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 15 Kabupaten/Kota yang memiliki hak suara, tidak ikut serta dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Apabila diketahui ada kader Demokrat Lampung yang ikut serta kongres tersebut maka kita akan berikan sanksi pemecatan,” kata Toni Mahasan.
Selain menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, dalam KLB tersebut menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Oleh sebab itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pelaksanaan KLB di Sumatera Utara yang digagas oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).***