Network
SEPUTAR LAMPUNG - Pemerinta Kota Mungyeong, salah satu kota yang berdiri di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan kini jadi bulan-bulanan pejuang hak asasi perempuan.
Para pejuang hak asasi perempuan mengkritik habis dorongan Pemerintah Kota Mungyeong yang menyarankan para petani di sana untuk menikah dengan para pelajar dari Vietnam.
Para pejuang hak asasi perempuan itu menilai dorongan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Mungyeong tersebut merupakan tindakan rasis dan diskriminatif.
Tindakan tersebut juga dinilai dapat berdampak pada semua perempuan imigran dan para pelajar internasional yang tinggal di Korea Selatan.
Dikutip dari situs Korean Times, pemerintah kota mengatakan bahwa kampanye tersebut dirancang untuk membantu membalikkan penurunan populasi masyarakat Korea.
Dalam temuan kasus tersebut, pihak pemerintah daerah juga meminta para calo pernikahan internasional untuk bekerja sama.
Menurut penentang, pemerintah kota yang seharusnya bertugas mencegah pernikahan internasional komersial, justru telah mendorong pernikahan semacam itu.
Dilansir dari Ringtimes Bali dalam artikel "Pemerintah Kota di Korea Diprotes Usai Dorong Warganya Gencar Nikahi Pelajar Vietnam", selain itu, mereka mengajukan petisi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea untuk melawan pemerintah kota Mungyeong pada saat itu juga.
